Page 399 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

sampai jumlah penduduk Indonesia 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa,
maka jumlah 500 orang Anggota DPR tetap berlaku. Perhitungan yang
dibuat Pemerintah sebagai penjabaran TAP MPR No.III tahun 1983
mengenai jumlah Anggota DPR tersebut disambut baik oleh Fraksifraksi
DPR. Begitu juga mengenai peninjauan kembali jumlah 1/s Anggota
MPR dari Golongan Karya ABRl yang diangkat.
Sedangkan mengenai jumlah maksimum Anggota DPRD tingkat II
yang tidak ditambah dalam RUU ini dapat dijelaskan bahwa penentuan
jumlah Anggota DPRD tingkat II ditetapkan dengan perhitungan
untuk tiap sekurangkurangnya 10.000 penduduk di daerah tingkat
II ada seorang wakil. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata
di seluruh wilayah negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan
maksimum.
Pendapat Fraksi Karya Pembangunan mengenai penambahan
jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan DPR dan
DPRD untuk dibahas dalam pernbicaraan tingkat III dapat disetujui
oleh Pemetintah. Penentuan jumlah anggota Utusan Golongango]
ongan di MPR sebanyak 100 orang adalah mengingat eksistensi dari
golongan tersebut yang ada dalam masyarakat dan secara representatif
aspirasinya perlu ditampung dalam MPR sesuai dengan ketentuan pasal
Oleh karena 5 TAP MPR No.Ill tahun 1983.
kepadatan Dari Pemandangan Urnum yang telah disampaikan Fraksi-
penduduk tidak Fraksi mengenai RUU tentang Perubahan UU tentang Partai Politik
merata di seluruh dan Golongan Karya, dapat diambil kesimpulan oleh Pemerintah
wilayah negara, bahwa ada kesamaan pendapat tentang sumber hukum yaitu TAP II/
maka perlu MPR/1983 tentang GBHN, dan landasan yang sama yaitu UUD 1945
diadakan syarat dan TAP MPR lainnya. Ada pendapat bahwa masih perlu melengkapi

minimum dan kalimat “Menimbang” untuk memperjelas makna apa yang terkandung
maksimum. dalam pasal l ayat (2) yang baru yang menyangkut tentang perlu
digunakannya asas Pancasila sebagai satusatunya asas dalam
berbangsa, bemegara dan bermasyarakat, karena fungsi konsiderans
adalah untuk menggambarkan sejarah perkembangan pemikiran yang
melatar belakangi lahirnya Undangundang ini.
Pemerintah sependapat dengan Fraksifraksi rnengenai hal ini,
tetapi hal ini ditampung dalam Rancangan Penjelasan. Menanggapi
pendapat Fraksifraksi mengenai kepengurusan Partai Politik dan
Golongan Karya tidak perlu diadakan perubahan. Mengingat
kepengurusan partai Politik dan Golongan Karya hanya sampai
Daerah Tingkat II, maka wajarlah apabila rapatrapat anggota/kader

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 397
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 397 11/21/19 18:19