Page 395 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

praktis sebagai peserta Pemilu, telah menghasilkan kesepakatan
bersarna, bahwa kedudukan ABRI dalam MPR maupun DPR,
melalui pengangkatan. Ditinjaunya kembali 1/a angota Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang diangkat, yang merupakan konsekuensi
adanya referendum, Fraksi ABRI dapat mengerti dan rnelihatnya
sebagai suatu kemajuan yang hendak kita capai bersama.
Selanjutnya Fraksi ABRI dalam Pemandangan Umumnya
menyoroti masalah tanda gambar (pasal 18 ayat (1)) dan pasal 13 a. Begitu
juga mengenai peranan yang lebih eff ektif yang tentunya harus sesuai
dengan fungsi dari kekuatan sosial politik itu sendiri, Mengenai RUU
tentang Perubahan atas UndangUndang No.3 tahun 1975 tentang Partai
Politik dan Golongan Karya, pertamatama adalah masalah konsiderans
harus dilengkapi, dan dalam pasal 3, nampak jelas bahwa kekhususan
Partai Politik dan Golkar terletak pada program.

RUU tentang Organisi Kemayarakatan.
Fraksi ABRI berpendapat bahwa dengan ditetapkannya
UndangUndang ini maka organisasi kemasyarakatan akan lebih
terjamin dalam eksistensinya, dan mandiri tanpa mengurangi
Kedudukan kemungkinan penyaluran aspirasi anggotanya melalui kekuatan sosial
ABRI sebagai politik. Disamping itu juga mengenai istilah pembinaan dan sanksi
stabilisator dan pembekuan dan pembubaran. Dalam penutup Pemandangan Umumnya
dinamisator yang Fraksi ABRI dapat mengerti apa yang diajukan Pemerintah mengenai
mengharuskan urutan pembahasan dan penyeJesaiannya.

ABRI untuk lebih Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan Pemandangan
mementingkan Umumnya melaluijurubicara Notosukardjo mengemukakan bahwa
persatuan dan kita akan mengambil keputusan politik yang penting bagi kelanjutan
kesatuan nasional... dan pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang
menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan
politik dan dalam kehidupan kemasyarakatan kita.
GBHN memberikan amanat kepada kita semua untuk
melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dalam
demokrasi Pancasila, dimana kedaulatan dan kekuasaan di tangan
rakyat harus terbuka kemungkinan untuk tersalurnya berbagai aspirasi
masyarakat. Lebihlebih Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tentu
mempunyai berbagai macam pendapat, pikiran dan perasaan mengenai
aneka persoalan.
Sampai batasbatas tertentu perbedaan pendapat bisa bersifat
positif bahkan diperlukan sebagai pendorong munculnya pikiranpikiran

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 393
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 393 11/21/19 18:19