Page 393 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Bentuk pemberian peranan secara lebih efektif ini antara lain
dapat berupa peningkatan kedudukan di dalam Panitia Panitia Pela.
ksana dan Pengawasan Pemilu dari Tingkat Pusat sampai di desadesa,
dari Anggota menjadi Wakil Ketua. ·Disamping itu sesuai. dengan
asas kekeluargaan dan asas kebersamaan dalam memikul timggung
jawab, hak, kewajiban seperti yang diisyaratkan oleh UUD 1945, maka
daWn menjalankan tugas dan kewajibannya Panitia-Panitia tersebut
hendaknya dapat bersifat kolektif.
Selanjutnya dikemukakan Pemilu sebagai sarana pelaksa.
naan asas Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila barus dapat
dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip langsung, umum, bebas
dan rahasia. Kebebasan dan kerahasiaan dalarn pelaksanaan Pemilu
berlaku bagi se1uruh warga nepra tanpa kecuali t.ermasuk pegawai
negeri. RUU tentang Perubahan UU tentang Susman dan Kedudukan
Anggota MPR, DPR dan DPRD.
Dengan adanya TAP tentang Referendum yang merupakan alat
maka pengangkatan 1/s anggota MPR ditinjau kembali. Disamping itu
melalui jurubicaranya Fraksi Persatuan Pembangunan menanyakan
Pemberian peranan mengenai ratio jumlah utusan golongan di MPR sebanyak 100
kepada ketiga orang tersebut. RUD tentang Perubahan UU tentang Partai Politik dan
peserta Pemilu Golongan Karya. Mengenai RUU ini Fraksi Persatuan Pembangunan
tersebut sangat dalam Pemandangan Umumnya berpendapat bahwa demokrasi
besar arti dan Pancasila perlu dimantapkan dalam realitas budaya politik bangsa,

manfaatnya dalam dengan memperbesar jurnlah anggota MPR yang dipilih.
pertumbuhan Peran yang dilakukan sebagaimana dituangkan dalam RUU
demokrasi ini, hendaknya dipatrikan dalam jiwa dan semangat kekeluargaan,
Pancasila,.. musyawarah, gotong royong. Suatu yang paling didambakan oleh
seluruh rakyat, suatu tingkah laku politik yang paling diharapkan oleh
Fraksi Persatuan Pembangunan. Dalam menanggapi RUU tentang
Referendum Fraksi Persatuan Pembangunan mengemukakan antara
lain apakah yang dimintakan kepada rakyat hanya soal setuju dan tidak
setuju serta peranan yang akan diberikan kepada ketiga kekuatan sosial
politik dalam penyelenggaraan Referendum tersebut.
RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Persatuan
Pembangunan menekankan pula bahwa dalam menata kehidupan
organisasi kemasyarakatan kitapun harus senantiasa mengingat
dinarnik masyarakat. Usaha pengaturan tersebut memerlukan
pendekatan yang komunikatif, persuasif, edukatif. Sejauh mana bentuk
pengawasan yang hendak dilakukan Pemerintah dan bagaimana

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 391
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 391 11/21/19 18:19