Page 390 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 390

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                         Fraksi Karya Pembangunan dengan juru bicaranya Ir. Mustahid
                                                   Astari, mengemukakan sistem politik adalah saling keterkaitan antara
                                                   serangkaian cara yang merupakan mekanisme kejelasan struktur,
                                                   fungsi  dan  mekanisme bukan  hanya  terwujud  dalam  penampilan
                                                   lahiriah akan tetapi harus dilandasi oleh konsepsi falsafah yang sama
                                                   dengan dasar pembentukan serta kehidupan Negara.
                                                         Dengan  demikian  infra  struktur  dan  supra  struktur  akan
                                                   melaksanakan fungsinya masingmasing dengan selaras dan seimhang,
                                                   hanya dengan keselarasan dan keseimbangan itulah sistem politik akan
                                                   mampu melaksanakan kegiatan yang mengatur atau mempengaruhi
                                                   pengaturan  kehidupan  negara  dipertahankan  dan  diamalkannya
                                                   Pancasila  serta  UndangUndang  Dasar  1945  secara  murni  dan
                                                   konsekuen.
                                                         Penataan organisasi kekuatan sosial politik yang benarbenar
                  Penataan organisasi              berasaskan Pancasila sebagai satusatunya asas akan rnengokohkan
                        kekuatan sosial            peranannya sebagai infrastruktur. Kokohnya peranan tersebut karena
                             politik yang                didukung  oleh  makin  mudahnya  upaya  menyaring  dan

                             benarbenar            menterjemahkan aspirasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan serta
                              berasaskan           pemilik kepentingan, karena kesarnaan bahasa, nafas dan geraknya.
                     Pancasila sebagai                   Selanjutnya menyinggung rnasalah kelima RUU tersebut, Fraksi
                      satusatunya asas             Karya meninjau dari kesamaan sifatnya struktur, fungsi dan mekanisme
                  akan rnengokohkan                demokrasi:
                  peranannya sebagai                     a.  Ada tiga RUU sesuai dengan sifatnya ditinjau dari sudut fungsi
                            infrastruktur.                  dan mekanisme dernokrasi yaitu, RUU yang mengatur Pemilu,
                                                            Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD serta
                                                            RUU . Referendum. Muatan materinya. t.ampak mengandung
                                                            hasrat untuk memantapkan mekanisme politik yang sekaligus
                                                            membuka kesempatan berfungsinya sistem politik.
                                                         b.  Dua RUU berikutnya ditinjau dari sudut struktur politik.
                                                            Keduanya  muatan  materinya  nampak  jelas  mengandung
                                                            maksud memantapkan infra struktur, dimana kepengurusan
                                                            organisasi sosial politik hanya sampai daerah Tk. II sedangkan
                                                            organisasi kemasyarakat.an sampai ke lapisan masyarakat
                                                            terbawah. Fraksi Karya Pembangunan sampai pada suatu
                                                            kesimpulan bahwa kelima RUU ini merupakan tindak lanjut
                                                            yang menjamin kesinambungan dalam penataan kehidupan
                                                            politik secara menyeluruh yang meliputi struktur, fungsi dan
                                                            mekanisme sebagaimana diamanatkan oleh GBHN.







                                       dpr.go.id   388





         Bab V.indd   388                                                                                           11/21/19   18:19
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395