Page 389 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 389
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987
asas bagi organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk seeara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara
Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, kesamaan profesi, kesamaan
fungsi, serta kesamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, tetap dihormati hak hidupnya.
Oleh karena organisasi kemasyarakatan itu masingmasing sesuai
dengan sifat kekhususannya semuanya berkehendak mengisi dan
meneapai tujuan nasional. Agar supaya organisasi kernasyarakatan itu
dalam memperjuangkan tujuan ma.singma&ng dapa.t sesuai dengan
dan selalu berada dalam tujuan nasional negara Repubtik Indonesia,
maka Pancasila bukan hanya hams dijadikan sebagai satusatunya
azas, mela.llllqm juga harus dipegang teguh daJam memperjuangkan
...Pancasila yang tercapainya tujuantujuan organisasi kemasyarakatan dari pe)aksanaan
merupakan programnya masingmasingKhusus mengenai hubungan agama dan
Pandangan Hidup Pancasila, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Pancasila
bangsa dan sebagai bukan agama, Pancasila tidak mungkin menggantikan agama.
Dasar Negara Disamping itu disebutkan, untuk lebih berperan dalarn
digunakan sebagai melaksanakan fungsinya organisasi kemasyaratan · berhimpun dalam
satusatunya asas suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Sebagai
bagi organisasi penutup Keterangan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menunjuk
kemasyarakatan. ketentuan pasal 2 TAP MPR No.Il/MPR/1983 mengenai pelaksanaan
Pemilihan Umum diselenggarakan selambatlambatnya pada akhir
1987, Pemerintah menghimbau kepada Dewan, sesuai dengan urutan
Amanat Presiden pada waktu menyampaikan kelima RUU ini kepada
Dewan, kiranya Dewan dapat menerima himbauan/saran Pemerintah
agar RUU tentang Perubahan UU Pemilu clan RUU tentang Perubahan
UU tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, didahulukan
pembahasannya. 2) Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan Umum
Para Anggota terhadap kelima RUU di Bidang Politik Rapat Paripurna
DPR tanggal 4 September 1984 beracarakan Pemandangan Umum para
Anggota terhadap kelima RUU yang telah disarnpaikan oleh Pemerintah.
Dalam Rapat Paripuma tersebut telah berbicara FraksiFaksi yaitu:
1. Fraksi Kary a Pembagunan dengan jurubicaranya Ir. Mustahid
Astari.
2. Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jurubicaranya M.
Dja’far Sidiq,
3. Fraksi ABRI dengan jurubicaranya Sugeng Widjaja.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan jurubicaranya
Notosukardjo.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 387
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab V.indd 387 11/21/19 18:19
