Page 386 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

b. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Partai
Politik dan Golongan Karya.
Halhal yang pokok dalam Rancangan Undangundang ini antara
lain adalah Partai Politik dan Golongan Karya harus benarbenar
menjadi kekuat.an sosial politik yang hanya berazaskan Paneasila
sebagaisatusatunya azas.
Perbedaan Partai Politik dan Golongan Karya dalam
memperjuangkan tercapainya tujuan terletak pada program
programnya.. Programprogram tersebut pada dasarnya merupakan ciri
atau identitas bagi Partai Politik dan Golongan Karya. Pemerintah perlu
menegaskan Jagi bahwa penggunaan Pancasila sebagai satusatunya
asas tidak berarti kita menuju terbentuknya partai tunggal, juga
Perbedaan tidak berarti menghilangkan keaneka ragaman dan kemajemukan

Partai Politik masyarakat. Pancasila itu sendiri merupakan jaminan
dan Golongan Sedangkan halhal yang pokok adalah bahwa Pemilihan
Karya dalam Umum sebagai sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dilaksanakan
memperjuangkan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
tercapainya Dan Partai Po1itik dan Golongan Karya mempunyai kedudukan,
tujuan terletak hak dan kewajiban yang sama sehingga dapat berperan lebih ef ektif
pada program dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tanda gambar organisasi
programnya. peserta Pemilihan U mum harus rnengungkapkan bahwa organisasi
yang bersangkutan berazaskan Pancasila sebagai satusatunya azas.
b. RUU tentang Perubahan atas Undangundang tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daeralt.
Pemerintah berpendapat bahwa.perubahan Undangundang
ini adalah merupakan perwujudan daripada kehendak rakyat untuk
menata dan menyempurnakan jumlah dan susunan Anggota Sadan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mengingat situasi dan kondisi
khususnya perkembangan jurnlah penduduk.
Halhal yang pokok dalam RUU ini antara lain : Perubahan
susunan Anggota MPR adalah mengenai Utusan organisasi kekuatan
social politik peserta Pemilu dan utusan golongan karya ABRI, yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR
serta adanya Utusan dari golongangolongan menurut UUD 1945.
Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 1000
(seribu) orang yaitu dua kali jumlah Anggota DPR. Jumlah Anggota DPR
ditetapkan sebaeyak 500 (limaratus orang yang terdiri dari 400 orang
dipilih dan 100 orang diangkat.

dpr.go.id 384

Bab V.indd 384 11/21/19 18:19