Page 383 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

2. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan
pemerintah;
3. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan
kepentingan Bangsa dan Negara.

Keempat fraksi di DPR mengadakan perdebatan dalam sidang dan
juga mengundang para tokoh ormas untuk dengar pendapat sampai 40
kali. Menurut ketua Pansus kima RUU, Suhardiman, dengar pendapat
240
secara intensif yang dilakukan oleh berbagai fraksi sangat bermanfaat.
“Sebab, dari situlah dapat dibuat daftar inventarisasi masalah. Tanpa
dengar pendapat itu akan sulit karena kita tidak akan tahu pandangan
ormas itu. Padahal, kami membuat baju untuk mereka,” katanya.
241
Namun, beberapa pengamat agak menyangsikan manfaat dengar
pendapat itu. Alasannya, banyak pendapat dan usul seperti dalam soal
definisi, pembinaan ormas oleh pemerintah, dan pembubaran ormas
Alasannya, banyak ternyata tidak didengar. Usul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

pendapat dan usul dalam dengar pendapat dengan F-KP agar pembubaran ormas hanya
seperti dalam soal bisa dilaksanakan setelah melalui proses peradilan karena Indonesia
definisi, pembinaan adalah Negara hokum, bukan Negara kekuasaan
Kemantapan-kemantapan tersebut diperlukan bagi upaya
ormas oleh menciptakan kerangka landasan yakng kokoh dan kuat bagi
pemerintah, dan Pembangunan Nasional menuju tinggal landas menjelang akhir abad
pembubaran ormas ke 20. Langkhlangkah tersebut diperlukan agar pranatapranata social
ternyata tidak politik, kehidupan kemasyarakatan cukup tangguh menghadapi tugas

didengar. yang semakin berat di masamasa mendatang dan semakin komplek,
penuh tantangan yang harus dihadapi.
Tugas-tugas tersebut sekaligus merupakan usaha perampungan
tugas Angkatan ‘45 yang akan mewariskan kepada generasi penerus
suatu tatanan kehidupan sosial politik serta suatu kehidupan
kemasyarakatan yang tangguh dalam meneruskan estafet perjuangan
bangsa menuju tercapainya tujuan Nasional. Dengan demikian
pengambilan keputusan terbadap kelima RUU bidang politik
merupakan keputusan politik yafW pentingbagi kelanjutan dan
pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang
menyangkut pemantapan dan pengamalan Pancasila dalam kebidupan
politi.k dan kemasyarakatan kita.

240 Tempo, 8 Juni 1985, hlm. 12.
241 Tempo, 8 Juni 1985.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 381
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 381 11/21/19 18:19