Page 378 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tinggi Negara lainnya.
H. Lain lain.

II. Di bidang pelaksanaan Hak hak DPR/anggota DPR
A. Hak mengadakan perubahan atas RUU.
B. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang.

III. Di bidang hubungan internasional
A. Pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama
DPR dengan Parlemen Negara negara lain.
B. Di bidang hubungan dengan Organisasi Internasional.
C. Penerimaan Delegasi/Tamu tamu DPR RI

Menarik untuk lebih jauh menelaah dinamikan pembahasan yang
berlangsung selama proses penyusunan UU itu di DPR, seperti UU di
bidang politik yang terdiri atas 5 buah:
a. UU tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 1969
tentangPemilihan Anggotaanggota Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No.
4 Tahun 1971 dan UU No. 2 tahun 1980.
b. UU .tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975.
c. UU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU tentang Referendum.
e. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Di mata Soeharto, Orde Baru menghadapi dua ancaman
yang bersifat laten, yaitu ”ekstrem kanan” dan “ekstrem kiri”.
“Ekstrem kanan” dipersepsikan sebagai kelompok Islam fanatic yang
menginginkan penggantian dasar Negara dari Pancasila menjadi Islam
dan “ekstrem kiri” digambarkan sebagai kaum komunis yang juga
mengancam Pancasila. Pancasila sebagai ideology nasional dalam versi
pemerintah akan terancam baik untuk jangka pendek maupun panjang.
Untuk mengantisipasi bahaya itu pemerintah melancarkan persiapan
yang komprehensif untuk konsolidasi system politik Orde Baru yang
bertujuan untuk mendapatkan stabilitas bpolitik dan ekonomi dalam

dpr.go.id 376

Bab V.indd 376 11/21/19 18:19