Page 381 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

daripadanya akan membuat mekanisme system tersebut tidak dapat
berjalan lancar atau terganggunya stabilitas Nasional yang pada
tingkat tertentu dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa
dan Negara.
Dalam rangka tersebut demi kelestarian dan pengamalan
Pancasila benarbenar menjadi kekuatan sosial politik yang
menggunakan Pancasila sebagai satusatunya azas. Hasil kajian para
ahli menunjukkan adanya tiga faktor yang berkaitan satu sama lain yang
dapat mendukung terciptanya stabilitas politik yaitu pertumbuhan
ekonomi yang memadai, mantapnya perkembangan kebudayaan, baik
dilihat dari segi struktur maupun proses politik dan peranserta politik
Tapi, berkat lobi dari masyarakat melalui organisasi social politik, kemasyarakatan atau
yang intensif lainnya.
antarfraksi, akhirnya Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kelima RUU bidang politik
jalan buntu dapat ini merupakan realisasi kehendak rakyat melalui Ketetapan MPR No.
diselesaikan. IVIMPR/1978, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Ketetapanketetapan
MPR tersebut telah merupakan langkah maju yang konsepsional untuk
mengusahakan ma.kin mantapnya kelembagaan, baik dilihat dari segi
struktur maupun proses politik serta upaya untuk memapankan dan
memantapkan peranserta politik masyarakat.
Kelima RUU di bidang politik tersebut sangat dibutuhkan
dalam usaha untuk meningkatkan terus pembangunan sosial politik
dan dalam rangka menumbuh suburkan serta menyempurnakan
Demokrasi Pancasila. Stabilitas Nasional yang menjadi prasyarat bagi
tercapainya pembangunan dan Tujuan Nasional jelas memerlukan
semakin mantapnya pranatapranata, baik infra struktur maupun
supra struktur dalam kehidupan politik bangsa. Meskipun akhirnya
RUU Pemilu diterima tanpa voting, pembahasannya cukup a lot
dan pemerintah tidak mengalah pada tuntutan PPP, tetap bertahan
sehingga menimbulkan deadlock. Tapi, berkat lobi yang intensif
antarfraksi, akhirnya jalan buntu dapat diselesaikan.
Perdebatan yang keras juga terjadi dalam membahas RUU
Amandemen Parpol dan Golkar. RUU itu mengusulkan (Pasal 1) agar
parpol dan Golkar harus berasaskan Pancasila sebagai satu-stunya
asa bagi orpol. Dan asas itu harus digunakan sebagai dasar kehidupan
bermasyarakat, berbang, dan bernegara. Dalam kata lain, PPP dan PDI
tidak boleh menggunakan Pancasila bersamaan dengan ideology lain
sebagai asas organisasinya. Dalam kasus PDI, berarti menghilangkan
asas nasionalisme dan dalam PPP juga menghilangkan asas Islam. Jadi,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 379
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 379 11/21/19 18:19