Page 377 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
35. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum
36. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1985/1986
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
38. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
dan Industri
40. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pengesahan
“Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation
between the Republic of Indonesia and the Independent
State of Papua New Guinea”
41. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
42. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1986/1987
43. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
44. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan
Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985
45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak
Cipta.
46. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

B. Penetapan APBN.
C. Melakukan Pengawasan,
D. Meratifikasi Undang undang.
E. Pernbahasan Haptah BEPEKA.
F. Melakukan Hal hal yang ditetapkan oleh Ketetapan-
ketetapan MPR.
G. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 375
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 375 11/21/19 18:19