Page 370 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disyahkan menjadi Undang undang No.13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai terdiri dari 7 Bab 18 Pasal dimuat dalam LN Tahun

1985 No.69 TLN No.3313.
3. Rancangan Undang undang tentang Ketenagalistrikan, terdiri
dari 12 Bab · 26 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.10/PU/001985 tanggal 30 September 1985
dengan menunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk
membahas RUU tersebut dengan DPR Rl, yang diterima DRP RI
tanggal 1 Oktober 1985 dengan No. Pokok P.32.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disyahkan menjadi Undang undang No.15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan terdiri dari 12 Bab 26 Pasal dimuat dalam

LN Tahun 1985 No. 74, TLN No. 3317.
4. Rancangan Undang undang tentang Rumah Susun terdiri dari
12 Bab 25 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor R.06/PUNIIl/1985 tanggal 7 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk
mernbahas RUD tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR-
RI tanggal 8 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.27.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disyahkan menjadi Undang undang No. 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun terdiri dari 12 Bab 26 Pasal dimuat dalam LN
Tahun 1985 No. 75, TLN No. 3318.
5. Rancangan Undang undang tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) terdiri dari
2 Pasal.
RUU ini disanipaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden Nomor. R.08/PU/VIII/1985 tanggal 14 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Luar Negeri RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI yang diterirna DPR RI tanggal
14 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.30.82.
Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
disahkan menjadi Undang undang No.17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum

dpr.go.id 368

Bab V.indd 368 11/21/19 18:19