Page 368 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden No.R.03/PU/Ill/1985 tanggal 30 Maret 1985
dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
3April1985 dengan No. Pokok P.24.82.
Dengan persetujuan DPR RI, RUU disahkan menjadi
Undang undang No. 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1984/1985 dimuat dalam LN Tahun 1985
No. 43 TLN No.3297.
4. RUU tentang Perikanan, terdiri dari 10 Bab 32 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan f’\manat
Presiden No.R.02/PU/l/1985 t.anggal 24 Jarmari 1985
dengan menunjuk Menteri Pertanian RI untuk rnembahas
RUU tersebut dengan DPR RI, yang dit.erima DPR RI dengan
No. Pokok P.23.82.
Dengan persetujuan DPR RI, RUU disahkan menjadi
Undang undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan terdiri

dari 11 Bab 35 Pasal, dimuat dalam LN Tahun 1985 No.46,
TLN No.3299.
5. RUU tentang Pencabutan UU No.4 Tahun 1970 tentang
Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan
Bebas Sabang, terdiri dari 3 Pasal.
RUU ini disampaikan ke DPR RI dengan Amanat
Presiden No.R.09/PU!VIII/1985 tanggal 15 Agustus 1985
dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri RI Soepardjo Rustam
untuk membahas RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima
DPR RI tanggal 15 Agustus 1985 dengan No. Pokok P.31.82.
Dengan persetujuan DPR RI, RUU disahkan menjadi
Undang undang No.IO Tahun 1985 tentang Penesbutan UU
No.4 Tahun 1970 t.entang Pembentukan Daerah Perdagangan
Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, terdiri dari3 Pasal,
dimuat dalam LN Tahun 1985 No.61, TLN. No.3307.
6. RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi
Internasional (International Telecomunication Convention)
Nairobi, 1982, terdiri dari 3 Pasal RUU ini disampaikan ke DPR-
RI dengan Amanat Presiden No.R.05/PUMI/1985 tanggal 18

dpr.go.id 366

Bab V.indd 366 11/21/19 18:19