Page 367 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 367

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
                                                                       REPUBLIK  INDONE SIA  PERIODE 1982- 1987



                                                            menunjuk Menteri Dalam Negeri R.I. untuk membahas RUU
                                                            tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal 30 Mei
                                                            1984 dengan No. Pokok P.19.82.
                                                                 Dengan  persetujuan  DPR·RI,  Rancangan  Undang-
                                                            undang disahkan menjadi Undang undang No. 5 Tahun 1985
                                                            tentang Referendum terdiri dari 9 Bab - 26 Pasal, dimuat
                                                            dalam LN Tahun 1985 No. 29 TLN No. 3288.
                                                         17.  Ranc angan  Undang  undangten tangOr ganisasi
                                                            Kemasyarakatan, terdiri dari 9 Bab   19 Pasal.
                                                                 RUU  ini  disampaikan  ke  DPR RI  dengan  amanat
                                                            Presiden Nomor R.10/PUN/1984 tanggal 10 Mei 1984 dengan
                                                            menunjuk Menteri Dalam Negeri RI untuk membahas RUU
                                                            tersebut dengan DPR RI, yang diterima DRP RI t.anggal 30 Mei
                                                            1984 dengan No. Pokok P.21.82.
                                                                 Dengan persetujuan DPR RI, Rancangan Undang undang
                                                            disahkan menjadi Undang undang No. 8 Tahun 1985 tentang
                                                            Organissi Kemasyarakatan terdiri dari 9 Bab  20 Pasal, dimuat

                                                            dalam LN Tahun 1985 No.44, TLN No.3298.


                                                         Tahun Sidang 1984/1985. Dihasilkan 7 UU.
                                                         1.   RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
                                                            Anggaran 1985/1986, terdiri dari 8 Pasal.
                                                                 RUU  ini  disampaikan  ke  DPR RI  dengan  Amanat
                                                            Presiden No.R.01/PU/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 dengan
                                                            menunjuk Menteri Keuangan Ors. Radius Prawiro untuk
                                                            membahas RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI
                                                            tanggal 7 Januari 1985 dengan No. Pokok P.22.82.
                                                                 Dengan persetujuan DPR RI, RUU disahkan menjadi
                                                            Undang undang  No.4  Tahun  1985  tentang  Anggaran
                                                            Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
                                                            terdiri dari 8 (delapan) Pasa.l, dirn.ua.t dalam LN Tahun 1985
                                                            No.15, TLN No.
                                                         2.  RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
                                                            1981/1982 terdiri dari 2 Pasal.
                                                                 RUU  ini  disampaikan  ke  DPR RI  dengan  Amanat
                                                            Presiden Nomor: R.04/PU/IIl/1985 tanggal 30 Maret 1985
                                                            dengan menunjuk Menteri Keuangan RI untuk membahas
                                                            RUU tersebut dengan DPR RI, yang diterima DPR RI tanggal
                                                            30 Maret 1985 dengan No. Pokok P.25.82.





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   365
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab V.indd   365                                                                                           11/21/19   18:19
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372