Page 438 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

10 Komisi X Meneg PPN,
BPS, Meneg
Ketua 1
KLH, Lipi,
Wakil Ketua 1 2 1 Menristek,
Bapennas,
Anggota 7 24 4 2
Batan, Depanri,
Bakosurtanal
11 Komisi APBN Semua
Departemen dan
Ketua 1
Lembaga Non
Wakil Ketua 2 1 1 Departemen
Anggota 8 24 4 2
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode
1987-1992

Komisi 1 DPR RI masa bakti 1987-1992 telah menjalankan fungsi

Dalam hal upaya legislasinya dengan menyelesaikan pembahasan beberapa RUU
pemberantasan yaitu, RUU Tentang Perubahan atas UU No 20 Tahun 1982 Tentang
narkotika, Komisi I Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, RUU
DPR RI mendukung Tentang Prajurit ABRI, RUU Tentang Pengesahan “ Protocol Amending
kerjasama ASEAN- the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia”, dan RUU
Tentang Perfilman. Dalam hal pengawasan.
NGO di bidang Beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi 1 terhadap

narkotika dengan Pemerintah antara lain adalah mengenai Peristiwa 12 November 1991
memperjuangakan di Dili, pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur yang relatif
pelaksanaan lebih lambat, masalah-masalah yang dapat menyulut SARA seperti
programnya pendirian tempat beribadah, peningkatan kewaspadaan terhadap Eks
G.30.S/PKI, permasalahan kemacetan, permasalahan pengungsi di
Pulau Galang akibat konflik Vietnam dan Kamboja, Upaya pemantapan
dan perwujudan stabilitas kawasan Asia Tenggara di masa mendatang,
mengenai gangguan keamanan di Aceh dan upaya pemulihan keamanan
di Aceh, masalah pengamanan bandara dari terorisme, serta upaya
pemberantasan narkotika. Dalam hal upaya pemberantasan narkotika,
Komisi I DPR RI mendukung kerjasama ASEAN-NGO di bidang narkotika
dengan memperjuangakan pelaksanaan programnya maupun kerjasama
dalam bentuk lain yang saling menguntungkan

2. Badan Musyawarah (Bamus)
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR RI
yang bersifat tetap. Badan ini merupakan miniatur dari DPR karena
pimpinannya adalah pimpinan DPR. Hal tersebut adalah berdasarkan
Keputusan DPR RI No 6/DPR RI/II/1987-1988. Badan Musyawarah
memiliki tugas untuk menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang,
menetapkan perkiraan waktu penyelesaian masalah termasuk jangka

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 437
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 437 25/11/2019 01:40:08