Page 439 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

waktu penyelesaian rancangan undang-undang. Badan ini memiliki
hak untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam
menentukan garis kebijakan yang menyangkut wewenang dan tugas
DPR, menentukan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran belanja
DPR .
256
Keanggotaan Badan Musyawarah DPR RI terdiri dari 67 Anggota
Biasanya juga Tetap dan 33 Anggota Pengganti. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib
sudah dilakukan DPR RI pada Pasal 7, acara - acara dan jadwal persidangan DPR RI

komunikasi antara ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Apabila Badan Musyawarah
tingkat Sekretariat tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal
(Sekretariat Badan/ tersebut, maka pimpinan DPR RI dapat menetapkan jadwal dan acara
Komisi) dengan dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi-Fraksi. Berdasarkan
penghubung ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2), terdapat 2 cara dalam menentapkan
departemen/ masa persidangan berikut acara dan jadwal kegiatan DPR RI, yaitu
penghubung ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau ditetapkan oleh pimpinan
Setneg. DPR RI dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.
Penetapan masa persidangan beserta dengan acara dan
jadwalnya ditempuh melalui rapat Badan Musyawarah yang terlebih
dahulu telah dipersiapkan rancangannya oleh Pimpinan DPR RI melalui
pembahasan oleh Rapat Pimpinan yang rancangan acaranya telah
disiapkan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal
dalam mempersiapkan rancangan jadwal tersebut juga memperhatikan
berbagai pertimbangan termasuk juga dalam hal menyangkut
kehadiran menteri. Biasanya juga sudah dilakukan komunikasi antara
tingkat Sekretariat (Sekretariat Badan/Komisi) dengan penghubung
departemen/penghubung Setneg. Pada minggu-minggu terakhir
sebelum masa reses, Badan Musyawarah sudah menetapkan acara
rapat-rapat DPR RI untuk masa persidangan berikutnya. Adapun
257
jenis rapat berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI adalah meliputi
Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Fraksi, Rapat
Pimpinan DPR RI, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi dan Rapat
Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Khusus,
Rapat panitia Kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat
Dengar Pendapat Umum

256 Max Boboy, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah dan
Tatanegara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 76.
257 Setjen DPR RI, Op.Cit., hlm 167-168

dpr.go.id 438

Bab VI CETAK.indd 438 25/11/2019 01:40:08