Page 156 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
menyebutkan, Indonesia mempunyai garis batas darat
sepanjang 3.106 kilometer yang melewati 187 wilayah
Kecamatan, tersebar di 42 Kabupaten dari 13 Provinsi. Dari
jumlah itu 10 daerah yang masuk Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong,
Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut, yaitu Sabang,
Ranai, Sebatik, Tahuna, dan Saumlaki.
Kebijakan strategi pembangunan kawasan perbatasan
haruslah bermuara pada meningkatnya kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan ini meliputi peningkatan
infrastruktur transportasi darat dan laut, penataan ruang
kawasan perbatasan, komoditas unggulan daerah dan
ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar seperti pemukiman,
pendidikan dan kesehatan, serta sarana dan prasarana
pelayanan pemerintahan.
Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan,
DPR-RI telah menyetujui pengesahan Undang Undang No.
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang Undang
ini antara lain mengamanatkan dibentuk Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai suatu upaya yang
mengentaskan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dengan daerah perbatasan yang begitu luas, Indonesia
memerlukan suatu badan yang aktif memperhatikan akan
kelangsungan wilayah terdepan itu, sebagai wujud dari wajah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). BNPP diharapkan
bisa menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan-
persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain.
Dalam mengelola batas wilayah dan mengelola kawasan
perbatasan, juga telah dibentuk badan pengelolaan daerah.
Bersama BNPP, badan daerah ini bertugas menetapkan
kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan

134