Page 62 - MAJALAH 164

DAPIL

Warga Minta

Relokasi Pembangunan

Bendungan Tandung

Anggota DPR RI Bahrum Daido menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten
Luwu Timur terkait pembangunan bendungan di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang,
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

alam tinjauannya, Bahrum
berdialog dengan tokoh
masyarakat dan tokoh
D adat. Menurutnya, warga
meminta pembangunan bendungan
HMFEXEPOER OEVIRE EOER QIRKERGEQ
ribuan warga di Desa Tandung dan
3 desa sekitarnya. Pasalnya jika
pembangunan tersebut terlaksana,
maka akan menenggelamkan
perkampungan, bahkan lahan
pertanian masyarakat seluruh Desa
Tandung dan Desa Pararra.
Bahrum mengatakan, hampir
keseluruhan masyarakat hidup dari
hasil pertanian dan perkebunan
sehingga sumber ekonomi
penghidupan masyarakat berasal
dari pertanian tersebut yang mungkin
tidak akan didapatkan di tempat lain
jika dilakukan relokasi. Foto : Dok/Iw
Atas aspirasi itu, Bahrum
menyampaikan komitmennya untuk Anggota DPR RI Bahrum Daido bersama konstituennya di dapilnya
memperjuangkan aspirasi dari ribuan
masyarakat Tandung dan 3 desa dipindahkan. Selain lahan pertanian, masih merupakan penyangga hutan
sekitarnya. Desa Tandung juga banyak terdapat lindung.
“Saya di Komisi V DPR RI peninggalan sejarah, dan masuk “Harapan saya sebagai wakil
menangani masalah bendungan, wilayah adat Kedatuan Luwu. Banyak rakyat akan memperjuangkan agar
saya akan komunikasikan dengan Ibu bukti sejarah dari zaman kerajaan dialihkan ke lokasi lainnya,” sebut
Bupati Indah, dan bawa ke Jakarta, masih tetap ada di desa tertua di legislator dapil Sulsel III yang meliputi
FMGEVEOER HIRKER OITEPE FEPEM )MVNIR wilayah Sabbang tersebut. Kabupaten Sidrap, Enrekang, Tana
SDA, menteri akan hal ini,” kata politisi Selain itu, dengan adanya Toraja, Toraja Utara, Luwu, Kota
Partai Demokrat ini. bendungan dapat merusak ekosistem Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur
Bahrum menilai pembangunan tumbuhan dan hewan endemik di itu. ANN/SF
bendungan Tandung harus sana. Sebab wilayah bendungan

62 PARLEMENTARIA 164 XLVIII 2018