Page 72 - MAJALAH 164

SELEBRITIS

Masih Setia Menjadi

“Pengamen”

Nama Lies Hartono mungkin masih terdengar asing di telinga
Anda. Namun jika disebut Cak Lontong, ingatan Anda pasti
langsung tertuju pada sosok satu ini. Ya, komedian berperawakan
tinggi besar yang memiliki sejuta jurus bersilat lidah. Kepada
Parlementaria, pria kelahiran Magetan, 7 Oktober 1970 ini
mengungkapkan perasaannya “beraksi” di depan Pimpinan dan
Anggota DPR RI.

Senang dan bangga bisa berada
di sini, di rumah rakyat,” ungkap
Cak Lontong usai didaulat menjadi
“juri Stand Up Comedy Kritik DPR.
&NERK ]ERK WIGEVE OLYWYW HMKIPEV SPIL
DPR RI dalam rangkaian perayaan HUT
ke-73 DPR RI tahun ini.
Lebih lanjut komedian lulusan
Institut Teknologi Surabaya (ITS) ini
menjelaskan bahwa dengan adanya
ENERK WXERH YT GSQIH] 0VMXMO )57
tersebut menjadi salah satu bukti
keterbukaan lembaga negara ini akan
sebuah kritik. Karena menurutnya,
OVMXMO FYOER QIRGEVM TIVQYWYLER
Kritik merupakan sebuah masukan
]ERK GYOYT TIRXMRK EKEV FMWE XIVYW
berbenah, memperbaiki diri untuk
QIRGETEM XYNYER FIVWEQE ]ERK XIRXYR]E
lebih baik lagi.
“Ya, DPR sudah memulai
membudayakan diri terbuka terhadap
kritikan. Sebenarnya siapapun dan
apapun dia, baik jabatan perorangan
atau lembaga harus diberi kritik. Karena
kritikan sangat diperlukan untuk
berbenah agar lebih baik lagi,” ujarnya. tersebut untuk sebuah
Dengan sikap DPR RI yang demikian, perubahan ke arah yang lebih
QIRYVYXR]E EOER QIRNEHM GSRXSL FEKM baik lagi. Contohnya, kritikan
lembaga, instansi atau pejabat lainnya ]ERK GYOYT FER]EO HMFIVMOER
untuk berbuat serupa. Walaupun kepada para pejabat negara
diakuinya, ada beberapa Kementerian saat ini dan sebenarnya
yang juga sudah memulai langkah yang merupakan hal klise adalah
sama, menerima kritikan baik itu yang tentang korupsi.
HMYXEVEOER WIGEVE PERKWYRK QEYTYR “Kita atau masyarakat
berupa sindirian alias meme. mungkin hanya bisa
Namun baginya, yang terpenting memberi masukan atau
bukan hanya menerima kritik, tapi lebih kritik, tapi sebenarnya
kepada bagaimana menyikapi kritikan yang bisa membenahi

72 PARLEMENTARIA 164 XLVIII 2018