Page 79 - MAJALAH 167
P. 79

Pojok Parle



              Ketika Media Mainstream



                              Lebih Cepat Mati






                Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi telah membawa pengaruh
                cukup signifikan bagi kehidupan pers. Pengaruh cukup besar itu dialami dunia pers
                 dengan masuknya secara masif ujaran-ujaran di media sosial, apalagi kini dengan
               mudah orang mengakses melalui gadget baik facebook, whatsApp, Instagram, twitter
                                                      dan sejenisnya.


                     alam acara Dialektika        Di Inggris tahun 2013 lalu    lagi media bergerak secara linier.
                     Demokrasi yang digelar di   dia bertemu dengan Pimpinan    Sekarang orang tidak lagi berkiblat
                     Press Room DPR RI, baru-  Financial Times dan The Observer   ke media mainstream, karena
             Dbaru ini bertema “Menjaga        dan Guardian, mereka mengatakan   sudah sangat banyak media sosial
              Indepedensi Pers Jelang Pilkada   sudah tidak mencetak lagi hanya   sebagai sumber mendapatkan
              Serentak 2019”, terungkap betapa   edisi online. Mereka hanya mencetak   informasi.
              besar ancaman media sosial kepada   pada akhir pekan Sabtu dan Minggu   Legislator PDI-Perjuangan itu
              media mainstream.                untuk memuat iklan dan dibagikan   juga menuturkan untuk mengatur
                 Ketua Dewan Pers Yosep Adi    gratis.                          independensi media konvensional
              Prasetyo menyoroti lunturnya        Di Indonesia, orang masih     sangat sulit, karena Dewan Pers
              idealisme profesi. Dimana        berpegang pada media cetak, kalau   tak punya kewenangan banyak
              kepentingan ekonomi, masa depan   gaduh di media sosial tapi tak ada   terkait hal tersebut. Dewan Pers
              keluarga dan jangka panjang      di media cetak, kesimpulannya    lebih punya kewenangan dalam
              pekerjaan itu jauh lebih penting   hoaks. “Yang jadi pertanyaan, sampai   memverifikasi media, bukan untuk
              ketimbang idealisme profesi. Namun   kapan kepercayaan pada media   memberikan penyelidikan terhadap
              dia menilai idealisme profesi itu juga   mainstream akan terjaga? Kita akan   media yang dianggap partisan.
              penting, bagaimana pers dipercaya   mulai mengalami kebangkrutan     Karena itu, sudah waktunya
              publik kalau tidak bisa menjaga   kepercayaan kepada media,” tutup   Undang-Undang (UU) yang
              independensi news room.          Yosep mengingatkan.              mengatur media harus direvisi,
                 “Kita tahu oplah media semakin   Hal yang sama dikatakan Effendy   yaitu UU Pers, UU Penyiaran,
              turun, media online tumbuh       Simbolon, hakikatnya kini tiap orang   dan UU Informasi dan Transaksi
              menjamur, penonton TV menurun,   bisa jadi media, sehingga tidak   Elektronik (ITE).   MP/ES
              iklan mulai mengecil, penyebabnya
              karena kualitas media menurun,”
              tegasnya.
                 Kualitas yang terus menurun,
              orang tidak lagi percaya pada media,
              orang mempergunjingkan apa yang
              ada di media sosial. Seringkali ada
              wartawan punya trik, apa yang ada
              di media di link up ke media sosial
              disebarkan dan hasilnya hoaks.
                 “Ini titik nadir orang mulai tidak
              percaya kepada media. Dewan Pers
              sedang berjuang untuk memulihkan
              kepercayaan kepada media
              mainstream yang berbadan hukum,
              alamat jelas, taat kepada kode etik.
              Tapi kalau terjadi rongrongan begitu,
              bukan tidak mungkin media akan   FOTO : RUNI/IW
              mati lebih cepat dari perkiraan kita,”
              ujarnya menegaskan.              Legislator PDI Perjuangan Effendy Simbolon

                                                                                167 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 79
   74   75   76   77   78   79   80