Page 53 - MAJALAH 221

KUNKER
K OMISI X

PNS,” tandas Huda.
Anggota Fraksi PKB DPR itu,
menyatakan, butuh kebijakan
holistik. Pemerintah pusat hanya
memberikan dana untuk gaji saja,
sedangkan tunjangannya harus
dari pemerintah daerah. Sementara
banyak pemerintah daerah yang
tidak memiliki cukup anggaran dalam
APBD-nya.
“Itu yang lalu menjadi dilematis
bagi Pemda. Maunya Pemda,
tunjangan maupun gajinya menjadi FOTO: RUNI/NR
beban APBN. Sekarang ini, kan,
dibelah. Gajinya dari APBN dan nggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan.
tunjangannya dari APBD. Ini
membuat Pemda harus menghitung
terus menerus kemampuan khusus,” ujar Djohar saat memimpin meningkatkan budaya literasi di
fiskal daerahnya. Dan itu tidaklah kunker Komisi X dengan Wakil Bupati seluruh daerah, dan di seluruh
gampang,” ujarnya. Serang Pandji Tirtayasa, Kepala Indonesia dapat meningkat. Faktor
Di Kabupaten Serang, Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -faktornya perlu peran semua pihak-
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Kabupaten Serang, dan pejabat pihak terkait bagaimana mendorong
Arifin Husin menyorot soal budaya terkait lainnya di Balai Pertemuan siswa untuk mau membaca, sehingga
literasi. Rendahnya literasi selama Kantor Bupati Kabupaten Serang, lama-lama gemar membaca,” jelas
ini karena persediaan buku terbatas Jumat (14/4/2023) silam. politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
dan petugas pustakawannya sangat Di sisi lain, rendahnya literasi Sedangkan di Boyolali, Jawa
minim. Bahkan, ada satu sekolah disebabkan kurangnya minat baca Tengah, Wakil Ketua Komisi X DPR
sampai tidak memiliki tenaga murid-murid di sekolah. Hal itu RI Agustina Wilujeng Pramestuti
pustakawan. lantaran tugas-tugas sekolah lebih menyampaikan bahwa kehadiran
“Dengan demikian sejumlah memberikan penekanan pada negara di perguruan tinggi swasta
persoalan tersebut harus ada jalan tugas berhitung dibandingkan masih sangat kecil. Hal itu sama
keluar seperti ahli pustakawan tugas membaca. Sehingga, hal ini dengan kehadiran pemerintah di SD,
perlu diperhatikan statusnya mengakibatkan budaya literasi atau SMP, SMA, SMK swasta.
kepegawaiannya. Bisa dilakukan pun kegemaran membaca menjadi “Padahal, yang harus kita lihat
pengangkatan sebagai Pegawai rendah. adalah siswanya. Siswanya ini mau
Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai “Perlu perubahan, bagaimana sekolah negeri mau sekolah swasta
itu haknya sama terhadap APBN. Nah,
ini yang mungkin perlu dikaji kembali.
Saya enggak tahu karena tren
keputusannya itu hanya mengurusi
gedung-gedung milik negeri, dan
guru-guru sekolah negeri,” ujar
Agustina saat kunjungan kerja Komisi
X DPR RI ke Kabupaten Boyolali,
Jumat (14/4/2023).
“Mereka lupa anak-anak di
sekolah swasta itu juga punya hak
yang sama dan jumlah swasta lebih
banyak, ingat loh ya. Undang Undang
Dasar 1945, negara wajib membiayai
FOTO: SINGGIH/NR terutama yang pendidikan dasar,”
dep, rni, skr/mh
serunya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat bertukar cinderamata usai pertemuan.

TH. 2023 EDISI 221 PARLEMENTARIA 53