Page 55 - MAJALAH 221

KUNKER
K OMISI XI

Artinya, risikonya terkendali, semua
dalam keadaan pemulihan. Kemudian
wisatawan juga bertambah mulai
banyak yang masuk dan sebagainya.
Dalam perkembangannya, perlu
poles-polesan program pemerintah
daerah untuk memperkuat wisata di
Bali,” tuturnya.
Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) juga mendapatkan
perhatian dalam rapat ini. Tak
hanya besarannya, namun juga
penjaminannya. Legislator dapil
Jawa Tengan itu kemudian meminta
pemerintah menyusun strategi,
FOTO: UCHA/NR mengingat kebutuhan penjaminan
yang ikut meningkat seiring dengan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat bertukar cenderamata usai pertemuan rapat Tim Kunres Komisi XI DPR RI. peningkatan penyaluran KUR
biasanya diselesaikan dengan
penambahan modal pada lembaga
pelaku usaha ini masih membutuhkan Meski masih membutuhkan penjamin.
restrukturisasi dan relaksasi kredit,” relaksasi dan restrukturisasi, sektor Masih di Bali, tim kunker Komisi X
ujar Dolfie OFP seusai rapat, di Nusa jasa keuangan yang ada di Bali masih DPR menyorot soal penyalahgunaan
Dua, Bali, Jumat (14/4/2023) lalu. berada dalam kendali manajemen Quick Response Code Indonesian
Terkait dengan restrukturisasi mitigasi risiko. Hal tersebut Standard (QRIS). Kasus ini terjadi
kredit, Dolfie menjelaskan bahwa disampaikannya berdasarkan laporan beberapa waktu lalu, ketika sesorang
OJK telah memutuskan untuk Wakil Gubernur Bali, Tjokorda menempel QRIS di kotak amal masjid.
memperpanjang restrukturisasi dan Oka Artha Ardana Sukawati serta Anggota Komisi XI DPR RI Puteri
relaksasi kredit di seluruh Indonesia stakeholder sektor jasa keuangan Komarudin mendesak Bank Indonesia
hingga 2024 dari yang seharusnya yang hadir dalam kesempatan (BI) melakukan evaluasi implementasi
berakhir pada 2023 ini. Menanggapi tersebut. penerbitan, penggunaan, dan
hal tersebut, Politisi PDI Perjuangan “Kalau di Bali sendiri, dari laporan pengawasan QRIS di lapangan. “Saya
ini meminta OJK membuat rancangan yang disampaikan Pak Wagub, dari kira kejadian ini patut didalami lebih
mitigasi risiko, apabila afirmasi sektor jasa keuangan semua dalam lanjut dan menjadi bahan evaluasi
tersebut benar-benar dihentikan. kendali manajemen mitigasi risiko. BI secara menyeluruh terhadap
penerbitan hingga penggunaan QRIS.
Karena ternyata inovasi pembayaran
digital ini masih punya celah untuk
diselewengkan,” ungkap Puteri Kamis,
(13/4/2023) lalu.
Oleh karena itu, politisi daerah
pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu
mendorong BI mengintensifkan
pengawasan terhadap penggunaan
QRIS di lapangan guna mendeteksi
dan mencegah modus penipuan
serupa. “Jadi, begitu ditemukan
pelanggaran, BI bisa segera
menginvestigasi dan menindak tegas
supaya tidak menimbulkan kerugian
FOTO: HANUM/NR bagi masyarakat,” ungkap Puteri.
nm, ndy, rdn/mh

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI.

TH. 2023 EDISI 221 PARLEMENTARIA 55