Page 44 - MAJALAH 222
P. 44

KUNKER
                             K OMISI VI





                     Lembaga Perlindungan Konsumen



                                               Belum Optimal






                                                                                     informasi perlindungan konsumen
                                                                                     perlu dilakukan oleh lembaga
                                                                                     perlindungan konsumen. Dosen
                                                                                     Fakultas Hukum Susilowati Suparto
                                                                                     juga menyampaikan, perlu ada
                                                                                     perhatian terhadap kewenangan
                                                                                     dan koordinasi antarlembaga
                                                                                     perlindungan konsumen serta
                                                                                     sinergitas keterlibatan pemerintah
                                                                                     pusat dan daerah.
                                                                                        Senada dengan masukan-
                                                                                     masukan yang didapat, Komisi VI
                                                                                     DPR RI pun menganggap perbaikan
                                                                                     terhadap kelembagaan perlindungan
                                                                                     konsumen ini diperlukan agar dapat
                                                                                     menyelesaikan keluhan masyarakat
                  FOTO: GALUH/NR                                                     konsumen dalam waktu singkat, tidak
                                                                                     bertele-tele. “Masukan yang diterima

                                                                                     cukup rinci. Mudah-mudahan ini
                  Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Perlindungan Konsumen Sarmuji saat foto bersama usai memimpin kunjungan kerja ke   dari Unpad hari ini cukup banyak,
                  Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.
                                                                                     menjadi dasar bagi penyempurnaan
                                                                                     RUU Perlindungan Konsumen yang
                           Lembaga perlindungan konsumen yang selama                 sedang kita susun,” ungkap Sarmuji.
                               ini ada dinilai belum optimal menyelesaikan              UU Perlindungan Konsumen ini
                      permasalahan konsumen. Inilah yang menjadi topik               sedang direvisi, karena sejak UU
                                                                                     No.8/1999 tentang Perlindungan
                        bahas saat Panja RUU Konsumen  Komisi VI DPR RI              Konsumen ini berlaku selama 24
                          berdiskusi dengan para akademisi dari Fakultas             tahun, telah terjadi banyak perubahan
                    Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas               dalam masyarakat, terlebih dengan
                                                                                     transformasi digital. Sehingga, perlu
                                           Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.          penyesuaian dengan mengikuti
                                                                                     perkembangan terkini agar dapat
                                                                                     memenuhi kebutuhan hukum secara
                                                                                     nasional dan global.
                            alam kunjungan ini,     Misalkan, bagaimana membuat         Sementara kunjungan kerja Komisi
                            delegasi Komisi VI      lembaga seperti BPSK dan BPKN    VI DPR  ke Jawa Timur, menyoal
                            DPR mendapatkan         itu menjadi lebih efektif dan lebih   ketersediaan stok pangan, distribusi,
                            masukan terutama        berdaya,” ungkap Wakil Ketua Komisi   dan stabilisasi harga pangan selama
                 Dterkait kelembagaan               VI DPR Sarmuji saat memimpin     Hari Raya Idulfitri 1444 H yang lalu.
                  perlindungan konsumen. “Banyak    kunjungan ke Unpad, Selasa       Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan,
                  sekali masukan yang kita terima dari   (23/5/2023) silam.          menilai, meski masih ditemukan
                  Unpad, baik berkaitan ketentuan       Dosen Fakultas Ekonomi dan   sejumlah persoalan di beberapa titik,
                  umum maupun detail dari setiap    Bisnis Arief Bustaman mengharapkan,   namun ketersediaan stok pangan
                  BAB yang ada di RUU Perlindungan   penguatan peran setiap kelembagaan   di momen lebaran 2023 ini dapat
                  Konsumen yang sedang kita susun.   dan peningkatan penyebaran      dikatakan berjalan baik dan sukses.



                   44     PARLEMENTARIA      EDISI 222      TH. 2023
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49