Page 57 - MAJALAH 222

SOR O T AN

Senada dengan rekannya
di Komisi XI DPR RI, Hendrawan
Supratikno ikut angkat bicara Cyber security (keamanan
mengenai masalah tersebut. jagad maya) merupakan
Politisi PDI Perjuangan itu meminta fokus manajemen risiko
keamanan siber (cyber security) di era digital. Itu alasan
di dunia perbankan harus dibuat manajemen keamanannya
berlapis. Ia juga berpesan, setiap
bank harus berhati-hati pada para dilakukan berlapis-lapis.
oknum baik dari internal maupun Setiap pembobolan harus
eksternal. diselidiki secara seksama.
“Cyber security (keamanan Dalam sejumlah kasus, ada
jagad maya) merupakan fokus persekongkolan antara
manajemen risiko di era digital. Itu orang dalam, konsultan IT,
alasan manajemen keamanannya
dilakukan berlapis-lapis. Setiap dan spesialis pembobol
pembobolan harus diselidiki secara (hackers)
seksama. Dalam sejumlah kasus, ada
persekongkolan antara orang dalam, Hendrawan Supratikno.
Anggota Komisi XI DPR RI
konsultan IT, dan spesialis pembobol FOTO: MUNCHEN/NR
(hackers),” katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima Parlementaria.
Polemik mengenai peretasan Negara (BSSN), Kepolisian Republik pemerintah belum dibuat oleh
Bank Syariah Indonesia tak hanya Indonesia (POLRI), dan Kementerian Pemerintah. “Peraturan turunan UU
berkaitan dengan dunia perbankan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) PDP ini penting untuk memberikan
hal ini juga telah masuk pada ranah untuk terlibat dalam menyelesaikan panduan lebih detail dalam
hukum. Terlebih, bocornya data masalah terkait Bank Syariah perlindungan data pribadi. Untuk
nasabah erat kaitannya dengan Indonesia (BSI), baik secara hukum itu, kami Komisi I DPR RI meminta
perlindungan data yang telah maupun keamanan siber. pemerintah segera menyelesaikan
memiliki payung hukum, yaitu UU Ia juga menyoroti mengenai PP turunan UU PDP agar keamanan
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). penerapan Undang-Undang data terjamin, jelas mekanisme
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Perlindungan Data Pribadi. perlindungan data, dan tanggung
meminta keterlibatan Badan Intelijen Menurutnya, UU PDP telah disahkan jawab pengelola data,” ungkap politisi
Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi tahun 2022, namun peraturan Fraksi PKS ini.
Serangan siber yang dialami oleh
BSI ini berdampak pada lumpuhnya
layanan Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), mobile banking, dan internet
Peraturan turunan banking. Kelompok peretas ‘LockBit
UU PDP ini penting Ransomware Group’ mengklaim
untuk memberikan bertanggung jawab atas serangan
tersebut dan telah meretas dan
panduan lebih detail mencuri data 1,5 terabyte data pribadi.
dalam perlindungan Dilansir dari berbagai sumber,
data pribadi. Untuk itu, Ransomware merupakan jenis malware
kami Komisi I DPR RI atau perangkat lunak berbahaya,
meminta pemerintah yang membuat data atau perangkat
segera menyelesaikan korbannya terkunci. Untuk membuka
dan mengembalikan data yang
PP turunan UU PDP agar ‘tertawan’ biasanya para peretas
keamanan data terjamin meminta sejumlah tebusan seperti
FOTO: RUNI/NR yang terjadi pada kasus BSI ini.
Sukamta
Anggota Komisi I DPR RI uc/mh

TH. 2023 EDISI 222 PARLEMENTARIA 57