Page 57 - MAJALAH 209

SORO T AN

Terlebih, Indonesia merupakan nol dua-duanya, kita nggak terima. Larangan Ekspor
pemain besar di industri sawit, Di dalam (negeri) juga nanti ada Kembali Dibuka
untuk itu segala kebijakan terkait orang transaksi biasa kan ada PPN
sawit perlu mempertimbangkan 11 persen. Kita bisa hitung, tahun lalu Merespon berbagai pro kontra
berbagai aspek, mulai dari penerimaan berapa, dikurangi yang dari kebijakan larangan ekspor
masyarakat, petani sawit, hingga sekarang yang sudah sempat terkutip CPO, pada 19 Mei 2022, Presiden
pengusaha. Januari sampai Maret sebelum Joko Widodo akhirnya kembali
“Kebijakan ekspor kelapa pelarangan, itulah kita punya APBN mengumumkan dibukanya kembali
sawit perlu dikaji ulang. Nah, dikaji akan turun dengan angka seperti itu,” ekspor CPO dan turunannya
ulang itu mencari solusi jangka paparnya. berlaku sejak 23 Mei 2022.
menengah, karena kita pemain Kedua, kemungkinan munculnya Kebijakan tersebut direspon positif
besar di industri sawit, kita supply pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh berbagai kalangan. Anggota
dunia. Jadi kalau masyarakat bilang di perusahaan-perusahaan di sektor Komisi VI DPR RI Andre Rosiade
‘wah ini tidak pro rakyat, harga sawit disebabkan oleh berkurangnya memberikan dukungan penuh dan
tinggi’. Semua dirugikan, mulai dari produksi minyak kelapa sawit. “Kalau mengapresiasi langkah pemerintah
rakyat, petani sampai pengusaha, berkelanjutan terus, PHK mungkin Indonesia yang dinilai merupakan
lainnya juga dirugikan, minimal akan terjadi. Kalau kemarin misalnya win-win solution.
“Kami di Komisi VI memberikan
dukungan penuh terhadap langkah
presiden, karena itu adalah
solusi win-win bagi pemerintah
untuk menyelamatkan nasib
Larangan (ekspor CPO) petani sawit yang 16 juta orang.
jangan hanya sekedar Pemerintah menangkap dan
larangan tanpa kita menampung aspirasi petani sawit
mencari sesuatu yang lalu pemerintah mengeksekusi
sistemik yang menyeluruh, dengan mencabut larangan
ekspor,” ujar Andre ketika ditemui
maka ini harga nggak akan Parlementaria.
bisa terkoreksi ke bawah. Setelah dibukanya kembali
Jadi solusi jangka pendek keran ekspor tersebut, Kementerian
nggak ada kalau dari Perdagangan (Kemendag)
pandangan saya, yang ada diharapkan tetap tegas memastikan
solusi jangka menengah minyak goreng tersedia dengan
harga yang terjangkau di tengah-
dan jangka panjang. tengah masyarakat.
Andre mengingatkan kepada
OJI/PDT Sihar Sitorus pemerintah untuk tetap tegas
Anggota Komisi XI DPR RI
memastikan berbagai peraturan
yang telah diatur dapat dijalankan
dengan baik. Serta terus melakukan
yang tidak terbukti melakukan orang kerja dua shift, tiga shift, karena konsolidasi dengan pengusaha-
pelanggaran,” jelas politisi PDI- sekarang 40 persen udah nggak pengusaha sawit agar menjalankan
Perjuangan ini. butuh banyak orang. Terjadilah PHK Permentan No. 1 Tahun 2018
Menurut Sihar, pelarangan ekspor sementara karena tadinya produsen ini tentang pedoman penetapan harga
CPO sejak akhir April 2022 tersebut jika produksi untuk memenuhi kebutuhan pembelian tandan buah segar (TBS)
berlangsung dalam jangka panjang dalam dan luar negeri, karena luar kelapa sawit produksi pekebunan,
akan menimbulkan berbagai resiko. negerinya nggak ada, maka dia hanya guna memastikan perlindungan
Pertama, kerugian negara sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan kepada petani sawit dengan harga
pendapatan dari ekspor terhenti. dalam negeri. Rentetannya PHK orang TBS yang layak.
“Selama ini kan kalau ekspor akan minta bantuan pemerintah, “Solusinya hanya satu
ada pajak ekspor dan bea keluar, subsidi kan, beban negara lagi, jadi ketegasan pemerintah melawan
berarti kalau enggak ada ekspor ini efeknya banyak,” tegasnya. oligarki,” tegasnya. lbia/es

TH. 2022 EDISI 209 PARLEMENTARIA 57