Page 56 - MAJALAH 209

SORO T AN

Untung-Rugi Sehingga nantinya kebijakan

tersebut tidak hanya merupakan
Larangan Ekspor CPO solusi jangka pendek, sebab yang
diperlukan dalam menghadapi
permasalahan minyak goreng
adalah solusi jangka menengah dan
jangka panjang.
“Apa parameternya nanti
Beberapa bulan terakhir, pemerintah sendiri pernah untuk mempertahankan, melarang
bangsa Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan mencabut larangan? Nah,
disibukkan dengan guna menekan harga minyak goreng tadi kalau misal untuk subsidi
BLT udah dikasih ternyata harga
di pasaran. Beberapa kebijakan
kelangkaan minyak tersebut diantaranya dengan enggak turun, larangan juga
goreng di pasaran. diterbitkannya aturan Domestic Price sudah dikeluarkan ternyata
Meskipun ada, harganya Obligation (DPO) dan Domestic Market harga enggak turun, berarti ada
sesuatu yang harus dibereskan.
Obligation (DMO) serta pemberian
diluar jangkauan bantuan langsung tunai (BLT) minyak Larangan (ekspor CPO) jangan
masyarakat kelas goreng sebesar Rp300 ribu kepada hanya sekedar larangan tanpa kita
menengah ke bawah. 20,65 juta keluarga penerima manfaat mencari sesuatu yang sistemik yang
(KPM), hingga diberlakukannya
menyeluruh, maka ini harga nggak
Beberapa kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. akan bisa terkoreksi ke bawah.
harus segera diambil Melihat berbagai kebijakan Jadi solusi jangka pendek nggak
pemerintah guna tersebut, Anggota Komisi XI DPR ada kalau dari pandangan saya,
RI Sihar Sitorus menilai pemerintah
yang ada solusi jangka menengah
menstabilkan harga harus memiliki parameter dalam dan jangka panjang,” katanya
minyak goreng. setiap kebijakan yang diterapkan. kepada Parlementaria.

ada April 2022,
Pemerintah melalui
Peraturan Menteri
Perdagangan
P (Permendag) Nomor
22 Tahun 2022 resmi melarang
sementara ekspor Crude Palm
Oil (CPO), Bleached and Deodorized
Palm Oil dan Used Cooking Oil.
Kebijakan ini dibuat guna menekan
harga minyak goreng curah di dalam
negeri yang terus naik sejak akhir
tahun 2021 hingga menyentuh angka
Rp21.000 per liter pada akhir April
2022.
Kebijakan pelarangan ekspor
tersebut sempat menimbulkan pro
kontra hingga protes dari petani sawit
yang merasa dirugikan. Menurut
hitungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Indonesia (Apkasindo), para petani
sawit sudah rugi Rp11,4 triliun sejak
diberlakukannya larangan tersebut.
Sementara itu, sejak naiknya
harga minyak goreng di pasaran,

56 PARLEMENTARIA EDISI 209 TH. 2022