Page 57 - MAJALAH 206

SOR O TAN

Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS) melakukan pendekatan
dialogis untuk sosialisasi dan
komunikasi secara intensif terhadap
warga masyarakat di lokasi Proyek
Proyek Strategis Nasional maupun
daerah sekitar atau penunjang (baik
yang setuju maupun belum setuju
dengan pengalihan hak).
Khusus terkait rencana pemerintah
dalam mendukung pembangunan
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang
sesuai dengan kemanfaatan dan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI berdialog bersama warga yang pro-kontra di Desa Wadas. Foto: Jaka/Man
ketentuan perundang-undangan,
mekanisme proses dan pembayaran untuk menetapkan lokasi jalan yang dan kontra maupun dari LBH di Desa
akibat pengalihan hak atau ganti rugi, tidak mengganggu kegiatan warga Wadas.
rencana pemerintah untuk dapat masyarakat dan tidak memberikan “Parameter persoalan dasarnya
mendukung kesejahteraan warga pasca pekerjaan tersebut pada pihak ketiga adalah kepastian soal pembayaran
pengalihan hak, skema reklamasi atau atau pihak lain. bagi masyarakat yang sudah setuju
perbaikan tanah pasca proyek dan Kelima, Komisi III DPR RI meminta agar tanahnya dijual dan komunikasi yang
lokasi penambangan, dan manfaat dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah sampai hari ini belum nyambung secara
PSN bagi warga setempat. melakukan pendekatan dialogis dan maksimal tentang persoalan proyek ini,
Kedua, Komisi III DPR RI humanis yang berpedoman pada Polri antara masyarakat dengan pemerintah
merekomendasikan agar pemerintah, yang PRESISI (Prediktif, Responsibiltas, atau dengan pihak-pihak instansi
khususnya Pemerintah Daerah dan Transparansi Berkeadilan) terhadap yang terlibat langsung. Harapannya
(Gubernur), BPN, dan BBWS melakukan seluruh warga (baik yang setuju maupun ke depan proyek ini bisa berjalan
kajian, evaluasi, dan penghitungan tidak setuju), serta mengedepankan dengan baik, masyarakat pun puas dan
kembali akan kebutuhan dan sumber keadilan restoratif dalam rangka menjaga bisa menerima,” jelas Desmond saat
batu kuari andesit sebagai penunjang kondusivitas keamanan dan ketertiban konferensi pers bersama Gubernur
pembangunan Bendungan Bener. Untuk masyarakat. Jateng dan Kapolda Jateng, di Mapolda
itu perlu dilakukan pemetaan kembali Keenam, Komisi III DPR RI meminta Jateng, awal Februari 2022.
lokasi-lokasi sumber batu andesit agar Pemerintah segera menuntaskan Politisi Partai Gerindra ini
yang dapat dilakukan pengalihan hak pembayaran ganti rugi terhadap warga menambahkan, berdasar keterangan
agar sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat yang berada di lokasi PSN di lapangan, Balai Besar Wilayah
mengurangi risiko protes atau penolakan Bendungan Bener yang telah setuju Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) harus
warga di sekitar PSN. untuk mengalihkan haknya secara menjelaskan kepada warga terkait
Ketiga, Komisi III DPR RI meminta cepat melalui diskresi atau keputusan teknis pengambilan batu andesit yang
Gubernur Jawa Tengah bersama dengan menteri. Ketujuh, Komisi III DPR RI tidak merusak lingkungan dan jalan
BPN dan BBWS untuk melakukan re- akan melakukan pengawasan dan masyarakat, karena mereka mengklaim
evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah pemantauan secara berkelanjutan punya teknologinya. “Kepala BBWS
yang disesuaikan dengan kebutuhan terhadap proses penyelesaian sengketa bilang untuk mengambil batu andesit
batu andesit untuk pembangunan secara berkeadilan antara Pemerintah punya teknologi yang cukup sehingga
Bendungan Bener dan penyelesaian dengan warga pemilik tanah. tidak merusak lingkungan, mari kita
proses ganti rugi. Desmon menilai minimnya komunikasi kawal dan buktikan, mereka mengklaim
“Komisi III DPR RI meminta peta pemerintah kepada warga terhadap sudah punya peralatan sendiri,” terang
kebutuhan batu andesit di wilayah Desa rencana master plan PSN dan tidak Desmond.
Wadas (warga yang setuju),” ungkap adanya kepastian pembayaran tanah, Desmond juga mengingatkan kepada
Desmond dalam laporannya. inilah yang menyebabkan terjadinya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ke
Keempat, Komisi III DPR RI meminta prahara di Desa Wadas. Temuan itu depannya harus memimpin dialog,
BBWS agar merealisasikan komitmen mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja berdiskusi dan mengevaluasi segala
pada Rapat Dengar Pendapat dengan Spesifik Komisi III DPR RI saat berdialog kegiatan-kegiatan agar lebih terukur ke
Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 kepada sejumlah warga yang pro depan. l eko/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2022 EDISI 206 PARLEMENTARIA 57