Page 53 - MAJALAH 206

KUNKER KOMISI X

tingkat penyebaran kasus Covid-19 di
suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu
memaksakan agar PTM dilaksanakan
secara 100 persen. Karena keselamatan
para murid dan guru perlu menjadi
prioritas. “Jangan sampai harus
mengorbankan keselamatan murid dan
guru,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Selain itu, kata Agustina, Komisi X
DPR juga sudah mendengar penjelasan
dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi
Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah
yang melakukan lockdown karena
adanya murid dan guru yang terpapar
Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan
SMA. Oleh karena itu, Agustina
memastikan Komisi X DPR RI akan
meminta adanya evaluasi pada
Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama
(SKB) Empat Menteri tertanggal 21
Desember 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau PTM 100 persen di SMP Negeri 1 Depok. Foto: Rizki/Man
Pandemi Covid-19.

SOROTI AFIRMASI KEPADA suatu perhatian penting. Untuk itu ia apapun para penyandang disabilitas
PENYANDANG DISABILITAS mempertanyakan apakah konteks berkewarganegaraan Republik
Di Kabupaten Bandung Barat, disabilitas tersebut yang justru Indonesia memiliki hak yang sama dan
Anggota Komisi X DPR RI Desy mencegah penyandang disabilitas setara untuk bisa mengakses kehidupan
Ratnasari menyoroti afirmasi kepada mendapatkan kesetaraan di dalam mereka dan mendapatkan keadilan bagi
penyandang disabilitas dalam menjadi PPPK. mereka untuk bisa menjadi manusia
penerimaan Pegawai Pemerintah “Ini menjadi suatu catatan yang mandiri dan sejahtera,” tegas
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). penting dalam konteks pendidikan, Dessy.
Menurutnya, hal tersebut menjadi pengangkatan PPPK, menjadi guru atau Sebagai informasi, pada pelaksanaan
rekrutmen guru PPPK bagi penyandang
disabilitas masih menghadapi kendala
terkait dengan teknis yang berkaitan
dengan penyandang disabilitas.
Diketahui, proses seleksi PPPK
bagi guru penyandang disabilitas
diberlakukan sama dengan guru non-
disabilitas.
“Jadi, yang paling utama kami
berharap sekali agar kendala
pengangkatan guru-guru honorer
menjadi PPPK ini bisa terselesaikan
dengan adanya komunikasi dan
koordinasi yang jelas. Tidak hanya
dalam tataran kebijakan, tapi dalam
tataran penganggaran juga dari
pemerintah pusat hingga ke pemerintah
daerah, kabupaten dan kota,” harap
legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa
Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari (tengah) saat mengikuti pertemuan dengan jajaran Dinas Kependidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Foto: Hanum/Man Barat IV tersebut. l hnm,qq,mri/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 53
TH. 2022 EDISI 206 PARLEMENTARIA 53