Page 50 - MAJALAH 206

KUNKER KOMISI IX

Serap Masukan terkait sistem pengawasan obat dan

makanan yang efektif.
“Perlu adanya pelatihan bersertifikasi
Terkait RUU POM untuk menghasilkan qualified food
inspector dan ditugaskan sampai ke
unit kerja POM tingkat kecamatan
untuk memantau dan menginspeksi
pelaksanaan/ implementasi praktik-
Panja Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan praktik yang baik dalam proses
Makanan (RUU POM) perguruan tinggi untuk menyerap pengolahan pangan, dan penjaminan
aspirasi dari para akademisi di bidang kesehatan terkait RUU mutu pangan (food quality assurance)
untuk produk pangan olahan, agar bisa
POM yang sedang menjadi konsentrasi di Komisi IX DPR RI. tercapai perlindungan maksimal bagi
masyarakat,” papar Donald.
PERKUAT POSISI BPOM
akil Ketua Komisi untuk mendukung fungsi pengawasan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
IX DPR RI Charles obat dan makanan yang terintegrasi. Nihayatul Wafiroh mengatakan RUU
Honoris, saat “Oleh karena itu, Undang-Undang POM diharapkan dapat memperkuat
memimpin kunjungan tentang Pengawasan Obat dan posisi Badan Pengawas Obat
W ke Universitas Pelita Makanan sangat diperlukan untuk dan Makanan (BPOM). Selama ini,
Harapan (UPH) Tangerang menjelaskan,
kemajuan dan perkembangan teknologi
modern telah membawa perubahan-
perubahan yang sangat cepat dan
bermakna pada industri makanan
dan farmasi, termasuk didalamnya
obat, bahan obat, kosmetik, obat
tradisional, dan makanan. Namun,
dalam hal jaminan kepastian mutu
dan keamanannya, belum memenuhi
persyaratan keamanan, mutu serta
manfaat dan khasiat. Hal itu terjadi pada
produk yang berasal dari luar negeri
maupun dari dalam negeri.
“Permasalahan-permasalahan
tersebut timbul sebagai akibat dari
belum optimalnya pengawasan obat
dan makanan di Indonesia. Oleh karena
itu, perlindungan masyarakat dari
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, saat memimpin pertemuan secara virtual. Foto: eki/prima
risiko produk yang tidak memenuhi
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat,
dan mutu menjadi sangat penting untuk mengatur pengawasan obat dan menurutnya, BPOM dalam menjalankan
dilakukan,” tegas Charles. makanan secara khusus sehingga dapat tugasnya, salah satunya melakukan
Secara yuridis, tutur Charles, belum memberikan perlindungan kepada pengawasan terhadap edar obat dan
ada undang-undang yang mengatur masyarakat, baik sebagai konsumen makanan, tanpa dilandasi payung
secara khusus mengenai pengawasan maupun pelaku usaha,” tandas Charles hukum yang kuat.
obat dan makanan. Menurutnya, Honoris. “RUU ini poinnya banyak sekali,
Undang-Undang yang sudah ada saat Dalam sesi diskusi, pihak UPH tapi intinya (untuk) memperkuat
ini seperti UU tentang Psikotropika, UU memberikan masukan konkret BPOM, karena selama ini mereka
tentang Perlindungan Konsumen dan mengenai RUU POM ini. Salah satunya tanggung jawabnya luar biasa menjaga
UU tentang Kesehatan, belum dapat yang disampaikan Ketua Jurusan keseimbangan pangan dan kesehatan
menjadi landasan hukum yang kuat Teknologi Pangan, Donald R Pokatong masyarakat. Namun payung hukumnya

50 50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 206 TH. 2022