Page 48 - MAJALAH 206

KUNKER KOMISI VIII

Tinjau Persoalan Program Bansos dan

Kinerja Kanwil Kemenag

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII di Kantor Wali Kota Padang. Foto: Husen/Man

Komisi VIII DPR RI memantau persoalan program bantuan tidak ditemukan. Bila saja ada satu
sosial (bansos) di Sumatera Barat dan kinerja Kantor juta orang atau keluarga se-Indonesia,
Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi lanjutnya, dikali empat juta program
Selatan pada awal Februari 2022 lalu. yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa
menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang
sia-sia lantaran datanya semrawut.
“Sementara di pihak lain, ada
emimpin kunjungan perdebatan kita. Kami ingin memastikan masyarakat yang riil menuntut ke
kerja spesifik Komisi PPKS itu selesai dengan baik. Kalau wali kota dengan kondisinya yang
VIII DPR RI ke PPKS tidak selesai dengan baik, maka tidak layak, tapi tidak masuk menjadi
Sumbar, Wakil Ketua program sosial menjadi sia-sia,” kata penerima bantuan sosial,” tutur Marwan.
M Komisi VIII Marwan Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Pihaknya menyampaikan, Data
Dasopang menilai bansos yang Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
digulirkan pemerintah selama ini menggelar pertemuan dengan Wali Kota yang menjadi pondasi kesejahteraan
masih bermasalah pada data penerima Padang, di Padang, baru-baru ini. sosial juga perlu diperbaiki. DTKS itu
bantuan. Ia menambahkan, persoalan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa meliputi PPKS, Penerima Bantuan dan
krusial ini selalu jadi perdebatan antara (PKB) ini mengungkapkan, banyak Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan
pemerintah dan DPR RI. bantuan sosial sama sekali tidak ada Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
“Data Pemerlu Pelayanan penerimanya, karena persoalan data Terkait pemberangkatan jemaah haji,
Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih yang salah. Ada yang sudah meninggal, Marwan menjelaskan, pihaknya sudah
semrawut dan selalu menjadi pindah rumah, dan penerima yang membentuk Panja Haji untuk kembali

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 206 TH. 2022