Page 51 - MAJALAH 206
P. 51

KUNKER KOMISI IX






                                                                                   Edy menyoroti belum semua
                                                                                 perusahaan di Kabupaten Karawang,
                                                                                 menerapkan struktur dan skala upah
                                                                                 (SSU). Padahal menurutnya, SSU
                                                                                 merupakan kewajiban bagi para
                                                                                 pengusaha dan merupakan hal yang
                                                                                 penting menyangkut kesejahteraan
                                                                                 pekerja. Karena itu, menurut Edy,
                                                                                 harus ada advokasi dari pemerintah
                                                                                 daerah dalam hal ini Bupati Karawang,
                                                                                 pengawas tenaga kerja, Asosiasi
                                                                                 Pengusaha Indonesia dan Asosiasi
                                                                                 Pekerja serta aparat penegak hukum
                                                                                 untuk dapat mengawasi pengusaha-
                                                                                 pengusaha yang tidak menerapkan
                                                                                 atau tidak memiliki struktur skala upah.
                                                                                   Lebih lanjut Edy mengapresiasi
                                                                                 Keputusan Gubernur Jawa Barat
                                                                                 tentang UMK Kabupaten/Kota di Jabar
              Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Taufan/Prima
                                                                                 tahun 2022 yang mengatur tentang
                                                                                 struktur dan skala upah sebagai bentuk
              belum kuat, jadi RUU itu untuk memberi   pertumbuhan industri yang cukup   dari proteksi pemda. Legislator dapil
              payung hukum,” katanya saat memimpin   signifikan.                 Jawa Tengah III itu menekankan bahwa
              pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik   Dalam evaluasinya, Anggota Komisi   Keputusan Gubernur tersebut harus
              Komisi IX DPR RI dengan sivitas   IX DPR RI Edy Wuryanto menilai   didorong dan didukung oleh bupati-
              akademika Universitas Indonesia secara   bahwa UMK Kabupaten Karawang   bupati di Jawa Barat.
              virtual, baru-baru ini.          tahun 2022 sudah sesuai dengan      Untuk itu, Eddy meminta Peraturan
                Selain itu, adanya RUU tersebut juga   perhitungan yang ada. Menurut Edy,   Daerah Kabupaten Karawang Nomor
              memberi kelonggaran bagi Badan   perhitungan tentang UMK sudah diatur   1 tahun 2022 tentang Kerja Sama
              POM untuk melakukan tindakan     di dalam undang-undang cipta kerja,   Daerah perlu dievaluasi kembali.
              dalam pengawasannya. Pasalnya,   sehingga semua harus mengikuti    Menurutnya, Perda tersebut justru
              lanjut legislator dapil Jawa Timur III ini,   aturan dalam undang-undang   malah bertabrakan dengan Perda
              selama ini badan tersebut hanya bisa   tersebut.                   Gubernur Jawa Barat. l tn,eki,bia/es
              melakukan pengawasan tanpa tindakan
              bagi pengedar obat dan makanan ilegal.
                Anggota Komisi IX lainnya Putih Sari
              mengatakan, dengan adanya RUU
              POM ini diharapkan mampu membuat
              masyarakat cerdas sebagai konsumen
              untuk obat dan makanan yang aman
              dan bermutu. Serta tak ketinggalan ialah
              sisi penegakan hukum kejahatan obat
              dan makanan yang menimbulkan efek
              jera.

              PERLU EVALUASI PENETAPAN UMK
                Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat
              Kunspek Komisi IX melakukan evaluasi
              terhadap penetapan Upah Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK). Pemilihan
              Kabupaten Karawang sebagai sasaran
              kunspek tersebut karena Karawang
              menjadi salah satu daerah dengan   Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto di Kantor Bupati Karawang, Jabar. Foto: Bianca/Man



                                                                           TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     51
                                                                          TH. 2022      EDISI 206      PARLEMENTARIA                        51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56