Page 49 - MAJALAH 206

KUNKER KOMISI VIII

menelusuri persoalan haji di masa Utara II itu, pelaksanaan ibadah haji di se-Sulsel, di Madrasah Aliyah Negeri-
pandemi ini. Mengingat selama dua masa pandemi ini akan dikenai biaya Program Keagamaan (MAN 3-PK)
tahun berturut-turut ibadah haji tertunda. tambahan berupa PCR tujuh kali dan Makassar, Sulsel.
Tahun ini rencananya ibadah haji dibuka karantina sebelum masuk Mekkah dan Terkait pemberangkatan haji, Diah
kembali. Namun, Pemerintah Arab Saudi Madinah. memaparkan Komisi VIII DPR RI dan
dikabarkan hanya memberi setengah Menteri Agama beserta jajaran sudah
kuota jemaah haji dari 220 ribu kuota PANTAU PELAYANAN KANWIL mulai membahas persiapan haji. Menteri
yang dimiliki Indonesia. Di sinilah akan KEMENAG SULSEL Agama RI pun sudah bertandang
muncul kerumitan baru, siapa saja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil ke Arab Saudi, guna berkomunikasi
jemaah yang bisa berhaji tahun ini. Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dengan Pemerintah Arab Saudi,
“Komisi VIII sudah membentuk Panja memantau pelayanan di Kanwil termasuk kementerian yang menangani
Pemberangkatan Ibadah Haji. Dua Kemenag Sulawesi Selatan. Diah haji. “InsyaAllah haji dapat berjalan.
tahun berturut-turut tidak ada ibadah mengatakan, sejumlah hal yang Bagaimana respon Arab Saudi terhadap
haji. Antrian jadi semakin panjang. dipantau di antaranya peningkatan haji lebih positif. Kita berharap haji bisa
Jemaah kita semakin resah. Jemaah mutu pelayanan Kantor Urusan Agama diselenggarakan tahun ini,” harap politisi
kita rata-rata umurnya sudah tua. Kalau (KUA), pelayanan haji dan umrah PDI-Perjuangan itu.
ditunda setahun lagi, apakah masih terpadu, moderasi umat beragama, Terkait pelaksanaan haji di masa
hidup? Andaikan nanti Pemerintah Arab serta pengembangan madrasah melalui pandemi ini, Diah berpesan kepada
Saudi memberi kuota kita setengahnya pembiayaan Surat Berharga Syariah jemaah haji untuk menjaga diri masing-
dari 220 ribu menjadi hanya 100 ribu Negara (SBSN) di lingkup Kanwil masing dan menjaga jemaah lain.
saja, maka akan muncul kerumitan baru, Kemenag Sulsel. “Artinya saling membantu, karena ada
siapa yang akan dipastikan berangkat,” “Kita ingin memantau program- yang usia tua, muda, ada yang kuat,
ungkap Marwan. program kementerian, yang sudah lemah, kami berharap jemaah Indonesia
Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi berjalan di daerah, khususnya di bisa saling membantu, bekerjasama,
jadi keniscayaan untuk dilakukan Sulawesi Selatan,” imbuh Diah usai saling menguatkan, saling menjaga,
Pemerintah Indonesia dan DPR. memimpin pertemuan dengan Direktur sehingga ibadah haji dapat berjalan
Harapannya, kuota tidak dikurangi. Guru dan Tenaga Kependidikan dengan baik, jemaah kita juga lancar.
Bila kuota didasarkan pada presentasi (GTK) Madrasah Kementerian Agama Karena kan nanti saling membantu itu
wilayah, bisa jadi ada provinsi yang Muhammad Zain, Direktur Pelayanan perlu. Karena nanti banyak aplikasi yang
tidak kebagian jatah haji. Untuk itu Haji Luar Negeri Kemenag Subhan sifatnya digital. Otomatis nanti butuh
Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Cholid, Kepala Kanwil Kemenag bantuan,” pesannya.
Terpadu (Siskohaj) harus diperbaiki. Sulawesi Selatan Khaeroni, dan Kepala Terkait pengembangan madrasah,
Namun, lanjut legislator dapil Sumatera Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan banyaknya jumlah madrasah di
Sulsel, sehingga membutuhkan
banyak keberpihakan dari
pemerintah. Namun Diah
melihat kondisi tidak hanya di
Sulsel, namun juga di daerah
lain. “Pengembangan madrasah
baik negeri dan swasta, dan
juga peningkatan jumlah
penduduk yang menbuat
pertumbuhan kebutuhan
akan fasilitas pendidikan,
salah satunya pendidikan
Islam itu meningkat. Dan
persoalan ini kita tangkap di
daerah, sehingga ini harus jadi
pembicaraan dan pembahasan
khusus (Komisi VIII DPR RI)
dengan Kemenag,” kata
legislator dapil Jawa Barat III
tersebut.l mh,sf/es
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka foto bersama dengan Kakanwil Kemenag Sulsel, di Makassar. Foto: Sofyan/Man

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49
TH. 2022 EDISI 206 PARLEMENTARIA 49