Page 39 - MAJALAH 224
P. 39
KUNKER
K OMISI III
FOTO: AARON/NR
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat bertukar cenderamata usai melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Pontianak.
Kalimantan Barat, delegasi Komisi dari badan peradilan ini bisa dikeluhkan oleh para hakim terutama
III DPR menyoal anggaran dan memberikan keputusan yang adil penghasilan yang sesuai dan juga
saran di pengadilan negeri maupun bisa diwujudkan,” pungkas politisi kesehatan yang mereka harapkan itu
pengadilan tinggi. Anggota Komisi Fraksi PKS DPR tersebut kepada akan bisa terwujud,” terang Nasir.
III DPR RI Nasir Djamil yang ikut ke Parlementaria, seusai melakukan Politisi Dapil Aceh II itu kemudian
Pontianak, mengungkapkan, masih Kunjungan Kerja Reses Komisi III di mengemukakan bahwa regulasi yang
banyak hakim di pengadilan negeri Pontianak ,Kalbar, Jumat (14/7/2023) mengatur jabatan hakim sampai
dan tinggi yang belum tercukupi, lampau. saat ini belum disentuh pemerintah.
baik dari sisi alokasi anggaran Nasir menjelaskan, dalam Ada konsekuensi yang dihadapi
maupun sarana dan prasarananya. Rancangan Undang-Undang negara bila kelak RUU Jabatan Hakim
Karena itu, ia mendesak Kehakiman selalu ada yang rampung dibahas. Negara harus
Mahkamah Agung bersama dikeluhkan oleh para hakim, yaitu lebih banyak lagi mengalokasikan
Menteri Keuangan dan Bappenas soal jabatan hakim yang masih dikaji anggaran untuk para hakim.
bisa meninjau ulang kebutuhan pemerintah. Menurutnya, dari sisi “Memang rancangan undang-
riil yang dihadapi oleh para hakim. pejabat negara, jabatan hakim diatur undang jabatan hakim sampai hari
Badan peradilan memang harus oleh UU Aparatur Sipil Negara, UU ini sama sekali belum disentuh
teralokasikan anggaran yang Kehakiman, dan UU terkait lainnya. oleh pemerintah. Alasan menteri
cukup untuk menghasilkan produk Tetapi secara spesifik, jabatan keuangan tidak ingin undang-undang
putusan yang juga berkeadilan dan hakim idealnya diatur oleh satu itu dibahas karena ketika jabatan
berkualitas. undang-undang. Karena itu, hakim itu dibahas dan diselesaikan,
“Upaya untuk menghadirkan tegasnya, UU yang belum selesai maka konsekuensinya negara harus
badan peradilan yang agung dibahas hingga hari ini adalah soal mengeluarkan banyak uang untuk
itu harus diikuti oleh alokasi jabatan hakim. “Kalau undang- memfasilitasi dan memberikan sarana
anggaran yang cukup, bahkan undang jabatan hakim itu bisa dan prasana kepada para hakim di
lebih dari cukup. Tujuannya, agar kita selesaikan dan pemerintah seluruh Indonesia,” tutupnya.
apa yang diinginkan masyarakat punya itikad baik, maka apa yang tn, aar/mh
TH. 2023 EDISI 224 PARLEMENTARIA 39
