Page 45 - MAJALAH 224

KUNKER
K OMISI VI

diharapkan BUMN bisa bekerja
dengan sehat.
Sementara di Batam, Kepulauan
Riau, Komisi VI DPR menyorot
soal pengembangan Pelabuhan
Batu Ampar. Anggota Komisi VI
DPR RI Harris Turino mengatakan,
pengembangan pelabuhan sebagai
terminal peti kemas ini kelak akan
memiliki kapasitas sebesar 10 ribu
TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units).
Namun, ia mempertanyakan aspek
kedalaman pelabuhan yang perlu
diperiksa ulang dalam membangun
proyek tersebut.
“Tadi sudah dipaparkan oleh
Kepala BP Batam tentang rencana FOTO: BALQIS/NR
pengembangan Batam ke depannya.
Ada beberapa hal yang saya soroti, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam.
yaitu pertama, pengembangan
Pelabuhan Batu Ampar sebagai menunjukkan bahwa kedalaman Sementara Wakil Ketua Komisi
terminal peti kemas yang rencananya maksimal yang dapat dicapai oleh VI DPR RI Sarmuji yang memimpin
berkapasitas 10 ribu TEUs,” ujar Harris pelabuhan tersebut hanya 12 meter. kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa
di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat Karena itu, ia meminta perlu ada Timur, menyorot peran penting
(15/07/2023) lampau. pengecekan ulang untuk mencapai UMKM. Pengembangan UMKM
Menurutnya, dalam rencana target yang diinginkan. diarahkan masuk ke ekosistem digital,
pembangunan pelabuhan kota ini, “Ya ini harus dipastikan bahwa sehingga para pelaku UMKM dapat
penting untuk memastikan agar minimum 10 ribu tercapai untuk ini. mengembangkan pasarnya secara
kapasitas minimal 10 ribu TEUs dapat Maka, kedalaman 16-18 meter harus lebih luas hingga go global. Saat ini,
tercapai. Sehingga, hal itu menuntut mencapai, sehingga ada beberapa jumlah pelaku UMKM di Indonesia
adanya kedalaman pelabuhan yang studi yang mengatakan bahwa tahun 2021 mencapai 64,2 juta
mencapai 16-18 meter. Meskipun maksimal kedalaman 12 meter,” dengan kontribusi bersih terhadap
demikian, menurutnya, studi terbaru ungkapnya. produk domestik bruto mencapai
61,07 persen.
Dengan jumlah yang cukup
besar dan daya serap tenaga kerja
yang sangat besar itu, sektor UMKM
menjadi salah satu penopang utama
perekonomian nasional. Selain
itu, UMKM juga terbukti mampu
melewati krisis moneter yang terjadi
pada tahu 1998 silam dan pada masa
pandemi Covid-19.
“UMKM ini menjadi concern
kita. Karena UMKM-lah sebenarnya
penyelamat perekonomian kita saat
krisis dan merupakan penopang
utama perekonomian kita. 90 persen
tenaga kerja kita itu sebenarnya di
sektor UMKM. Majunya UMKM adalah
FOTO: ANNE/NR majunya perekonomian indonesia,”

ungkap politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat melihat produk UMKM dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Rumah ts, gys, ann/mh
BUMN Surabaya, Jawa Timur.

TH. 2023 EDISI 224 PARLEMENTARIA 45