Page 54 - MAJALAH 224

KUNKER
K OMISI XI

Tata Kelola Buruk,

Banyak BPR Dilikuidasi

Komisi XI DPR RI
menemukan kenyataan
bahwa tata kelola Bank
Kreditan Rakyat (BPR)
termasuk BPR syariah,
kian buruk. Dari mulai
sumber daya manusia
sampai permodalan
merosot. Inilah salah
satu penyebab BPR dan
BPR syariah banyak yang
dilikuidasi.

nggota Komisi XI DPR
RI Mustofa menyoroti FOTO: SAFITRI/NR
fenomena ini saat
mengikuti kunjungan Anggota Komisi XI DPR RI Mustofa saat mengikuti pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan dan stakeholder di Padang.
A kerja reses ke Padang,
Sumatera Barat, Senin (7/82023) lalu.
“Rata-rata dari sekian banyak kasus, untuk terus dilakukan. Persoalan Ia menyerukan, ketiganya tetap
pencabutan izin itu bukan karena kompetensi SDM dan tata kelola bersinergi menyusun kebijakan sektor
ada penyimpangan, tetapi karena jadi hal makro yang memerlukan keuangan menjadi lebih akomodatif
kompetensi. perbaikan. “Saya yakin ini soal bagi daerah.
Dibutuhkan peran Lembaga keseriusan dalam pengelolaan Data terbaru dari Badan Pusat
Penjamin Simpanan (LPS) dalam saja, bukan karena penyimpangan,” Statistik (BPS) menunjukkan bahwa
memberikan penguatan terhadap tutupnya. pertumbuhan ekonomi Sumatera
BPR/BPRS. Berdasarkan data LPS, Sementara di Sumatera Utara, Utara pada triwulan pertama
BPR/BPRS di Sumbar menempati Komisi XI DPR menyoal pertumbuhan tahun 2023 tetap positif, mencapai
peringkat kedua nasional setelah ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan 4,87 persen. Meski mengalami
Provinsi Jawa Barat yang dilikuidasi. (OJK) Bank Indonesia (BI), dan perlambatan dari angka 5,2 persen
Sebanyak 19 dari total 83 BPR/ Himpunan Bank Pemerintah pada triwulan keempat tahun
BPRS di Sumbar telah dicabut izin (HIMBARA) diserukan memberikan 2022, pencapaian tersebut tetap
usahanya. Sementara Jabar 40 dari komitmen dukungan dalam upaya mengindikasikan pertumbuhan yang
252 BPR/BPRS yang dilikuidasi. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuat.
Karenanya, politisi PDI Perjuangan di daerah. Pada sisi lain, realisasi pendapatan
itu, mendesak LPS melakukan Delegasi Komisi XI DPR dari Anggaran Pendapatan dan
terobosan-terobosan yang solutif yang dipimpin Gus Irawan, senin Belanja Daerah(APBD) pada
guna meningkatkan efektivitas tugas (7/8/2023) lalu itu, mendengarkan triwulan pertama 2023 mencapai
dan fungsi LPS di daerah. Evaluasi langsung langkah-langkah antisipatif 19,29 persen, naik dari 18,51 persen
dan penguatan kompetensi SDM dari ketiga lembaga keuangan pada periode yang sama tahun
BPR/BPRS juga jadi keniscayaan ini soal pertumbuhan ekonomi. sebelumnya. Peningkatan ini berasal

54 PARLEMENTARIA EDISI 224 TH. 2023