Page 56 - MAJALAH 172

KUNKER

BLK Harus Sesuai

Perkembangan Teknologi

Komisi IX DPR RI ingin memastikan efektivitas Undang-Undang lama dengan standar pelatihan
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang sudah tertinggal. Tim Kunker
Indonesia (PPMI) di Provinsi Bali. Selain ke Bali, Komisi IX DPR mendorong BLK Bali untuk
menyesuaikan dengan permintaan
RI juga menerjukan Tim Kunjungan Kerja Resesnya ke Sulawesi pasar yang cenderung berubah
Utara dan Kepulauan Riau. Tim Kunker memberikan perhatian seiring perkembangan teknologi
khusus pada implementasi UU PPMI, perlindungan pekerja, dan digital dan Revolusi Industri 4.0.
kondisi Balai Latihan Kerja (BLK). “Dunia kerja saat ini
membutuhkan tenaga profesional
yang mampu mengikuti
perkembangan dengan teknologi
akil Ketua Komisi Ketenagakerjaan sudah berjalan yang ada. Untuk itu peralatan
IX DPR RI Saleh efektif untuk para pekerja migran dan teknologi harus disesuaikan
Partaonan Daulay di Bali. Para pekerja di kapal pesiar dengan perkembangan teknologi
menegaskan, para bisa mendapatkan haknya. “Untuk dan permintaan pasar agar tidak
W pekerja migran itu, kebijakannya harus terarah ketinggalan,” ujar Anggota Komisi
juga harus dipastikan mendapat dan dilakukan sinkronisasi, agar IX DPR RI Julianus Pote Leba.
akses perlindungan kerja dari kebijakan itu bisa berjalan dengan
BPJS Ketenagakerjaan. “Kita ingin baik, sehingga para pekerja migran BLK BITUNG DIMINTA FOKUS
memastikan apakah UU PPMI yang kita bisa terlindungi secara hukum PELATIHAN SEKTOR PERIKANAN
sudah kita sahkan, efektif atau dan mendapatkan hak-haknya,” Saat meninjau fasilitas dan
tidak, juga ingin memastikan para tegas politisi PAN itu. sarana prasarana Unit Pelaksana
pekerjanya mendapatkan program Di sisi lain, Komisi IX DPR Teknis Dinas (UPTD) BLK Kota
BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saleh RI mengapresiasi BLK Bali, Bitung, Sulawesi Utara, Anggota
saat memimpin Tim Kunker Reses karena memiliki program yang Komisi IX DPR RI Sumarjati
Komisi IX DPR RI ke Bali, Mei 2019. berjalan dengan baik. Namun Arjoso mengatakan, perlu adanya
Dari hasil peninjauan, UU PPMI beberapa peralatan praktik peningkatan BLK dalam rangka
dan penerapan asuransi BPJS masih menggunakan teknologi meningkatkan kualitas dan
kompetensi tenaga kerja dan
persiapan menuju implementasi
industri 4.0. Pasalnya, di era
revolusi industri dan bonus
demografi, dengan lapangan
kerja yang terbatas, perlu adanya
peningkatan BLK dan kualitas
tenaga kerja.
Politisi Partai Gerindra itu
mengatakan, pihaknya terus
mendorong pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk fokus
memberikan sinergi dalam rangka
mencetak tenaga kerja berkualitas
dan menghadapi tenaga kerja
asing di BLK. Ia juga mendorong
Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) di Bali. Foto: Andri/jk

56 56 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 172 TH. 2019