Page 63 - MAJALAH 172
P. 63
SOR O TAN
era industri 4.0, BLK harus
mempunyai kemampuan
untuk menyesuaikan dengan
permintaan pasar yang
cenderung berubah seiring
perkembangan teknologi
digital.
“Era industri 4.0 ini harus
disikapi dengan kesiapan kita
agar lapangan pekerjaan yang
dibutuhkan ke depan terisi
anak-anak kita, dan itu perlu
waktu. Kita harap BLK hadir
memberikan pendampingan.
Jangan sampai anak-anak
Kulon Progo menjadi penonton
di tempatnya sendiri.
Diharapkan, anak-anak mampu
mengisi tempat atau posisi
strategis,” tandas legislator
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Foto: Andri/jk dapil Nusa Tenggara Barat
(NTB) itu.
pemerintah pusat maupun
BLK milik pemerintah saat ini dana sebesar Rp 1 miliar. pemerintah daerah untuk
berjumlah 514, sedangkan swasta “Maka, sistem sejenis fokus memberikan sinergitas
jumlahnya lebih sedikit hanya kurikulum yang diterapkan dalam rangka mencetak para
58. Hanya saja, jika mengacu di BLK sebaiknya mulai tenaga kerja berkualitas di
pada data Pantau PJTKI, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK).
BLK swasta jauh lebih banyak di dalam dunia kerja terutama Dalam hal ini sinergitas
hingga mencapai 189. Kemenaker bidang industri yang sesuai yang dimaksudkan adalah
akan membangun lagi 1.000 dengan tujuan dari BLK penyesuaian antara calon
BLK Komunitas pada tahun itu sendiri. Jadi, BLK ini tenaga kerja dengan lapangan
2019 ini untuk memaksimalkan mampu menciptakan para kerja yang dibutuhkan harus
bonus demografi pada 2025 calon tenaga kerja yang jelas.
hingga 2030. memiliki skill mumpuni dalam “Yang ingin kita lakukan
“ Bonus demografi yang mengaplikasikan teknologi sekarang adalah mereka yang
berupa banyaknya angkatan perindustrian,”harapnya. membutuhkan pekerjaan dilatih
kerja, harus diantisipasi dan jadi Penyerapan tenaga kerja kemudian lapangan pekerjaannya
keuntungan bagi negara, bukan yang harus bersamaan dengan tersedia, dan ketika selesai
malah menjadi beban. Untuk pengembangan kualitas Sumber mereka bisa bekerja. Ini artinya
pembangunan BLK Komunitas ini Daya Manusia (SDM). Karenanya, bahwa mengurangkan angka
harus sejalan dengan perturan diharapkan revitalisasi Balai kemiskinan menjadi sebuah
perundang-undangan untuk Latihan Kerja (BLK) dapat keniscayaan,” ujar
menjadikan tahun 2019 sebagai menjawab tantangan tersebut. Ermalena menambahkan
tahun pengembangan SDM “Ketenagakerjaan ini juga bahwa target pemerintah untuk
melalui pendidikan dan pelatihan menyangkut kualitas, sehingga menciptakan dua juta lapangan
vokasi,”jelasnya. kualitas ini menjadi catatan pekerjaan dalam setahun harus
Anggaran dalam pembentukan penting bagi kita,” ujar Ermalena dibarengi dengan sarana yang
1.000 BLK Komunitas ini sebesar peran aktif BLK sangat akan menampung mereka. Jika
Rp 1 triliun, sehingga setiap dibutuhkan untuk menjawab tidak hal tersebut hanya akan
lembaga atau komunitas yang tantangan ketenagakerjaan menimbulkan masalah baru bagi
melakukan perjanjian kerja sama tersebut. Ia juga berharap, BLK pertumbuhan masyarakat di
dengan pemerintah mendapatkan terus berbenah menghadapi Indonesia ke depannya. l rnm
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 63
TH. 2019 EDISI 172 PARLEMENTARIA 63
