Page 65 - MAJALAH 172

SOR O TAN

dan jumlahnya bisa jadi lebih besar
daripada fee.
“Artinya, untungnya tidak
seberapa tetapi ruginya sangat
besar sehingga pemerintah
seharusnya tidak melakukan
impor sampah plastik,” katanya.
Ia menambahkan, regulasi yang
ada seperti undang-undang (UU)
Limbah bisa menjadi landasan
dalam penegakan melarang impor
sampah plastik yang notabene
limbah.
“Kemudian kalau sudah dilarang
tetapi tembus juga (masuk
Indonesia) artinya penjagaan
barang-barang di perbatasan tidak
ketat. Jadi, otoritas yang memiliki
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Foto: Jaka/jk
wewenang melarang masuknya
sampah impor seharusnya tidak
boleh memberikan izin masuk,” ditimbulkan limbah B3 apabila Menurutnya perlu dilakukan
jelas politikus Partai Gerindra itu. masuk ke dalam tubuh manusia sosialisasi mengenai informasi
Peneliti muda Pusat Pengkajian sangat beragam. Mulai dari umum limbah B3 serta kebijakan
Pengolahan Data dan Informasi gangguan atau kerusakan pada pelarangan memasukkan limbah
(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI jaringan tubuh dan jaringan saraf B3 ke wilayah Indonesia dengan
Teddy Prasetiawan, menerangkan hingga berujung pada disfungsi alasan apa pun kepada masyarakat
bahwa limbah bahan berbahaya organ tubuh, kecacatan, bahkan luas, terutama jajaran pemerintah
dan beracun, yang selanjutnya kematian,” terangnya. daerah sebagai ujung tombak
disingkat menjadi limbah B3, Ia menegaskan permasalahan pengamanan wilayah Indonesia
merupakan jenis limbah yang yang dihadapi dalam rangka dari penyelundupan limbah B3.
memerlukan perhatian khusus menegakkan kebijakan pelarangan Perlu dilakukan sinkronisasi
dalam pengelolaannya. Bukan saja impor limbah B3 di Indonesia, peraturan mengenai pelarangan
karena sifatnya yang berbahaya antara lain masih terjadi tumpang impor limbah B3 dengan peraturan
bagi kesehatan manusia, namun tindih kebijakan yang mengatur yang telah ada atau yang akan
juga karena konsentrasi dan tentang impor limbah B3, masih diterbitkan. Perlu ditingkatkan
jumlahnya yang secara langsung terjadi perjanjian internasional upaya pengamanan wilayah
maupun tidak langsung dapat yang tidak memerhatikan Indonesia terhadap penyelundupan
mencemari lingkungan dan hukum nasional Indonesia yang limbah B3 dengan meningkatkan
mengancam kelangsungan hidup melarang impor limbah B3, jumlah SDM dan fasilitas
beragam makhluk yang berada pengetahuan tentang potensi pengamanan.
di lingkungan tersebut. Sifatnya bahaya limbah B3 dan pemahaman ”Bencana yang diakibatkan
yang mudah terbakar, mudah terhadap kebijakan nasional oleh pengelolaan limbah B3 yang
meledak, korosif, reaktif, beracun, pelarangan impor limbah salah, komitmen Indonesia untuk
dan menyebabkan infeksi adalah B3 yang masih rendah pada melarang impor limbah B3, dan
sederet alasan yang menjadikan tingkatan pemerintah daerah, keterbatasan fasilitas pengolahan
limbah jenis ini harus dikelola tawaran dari pihak asing yang limbah B3 di dalam negeri, cukup
dengan penuh kehati-hatian. langsung menyasar pemerintah menjadi alasan bagi Indonesia
“Limbah B3 dapat mencemari daerah untuk memperbolehkan untuk tetap melarang impor limbah
tanah, air permukaan, air tanah, membuang limbah B3 di wilayah B3. Peningkatan kualitas serta
udara, atau media lainnya dengan administratifnya, dan petugas kapasitas pengolahan limbah B3
berbagai cara, dan dengan berbagai dan fasilitas pengamanan wilayah diorientasikan untuk mengolah
cara pula dapat masuk ke dalam perbatasan dari penyelundupan limbah B3 yang dihasilkan di dalam
tubuh manusia. Dampak yang limbah B3 yang kurang. negeri,” tandasnya. l as/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 65
TH. 2019 EDISI 172 PARLEMENTARIA 65