Page 79 - MAJALAH 101

Yang kedua sama tahun 2015 dan 2018 tapi ada
tambahannya yaitu tahun 2019, akan diserentakkan
ada pemilu legislatif, pemilu presiden dan ada pemilu
serentak, Meskipun usulan tahun 2019 ada konsekuensi
yang signifikan terkait dengan pengurangan masa
jabatan kepala daerah.
Yang ketiga adalah pilkada serentak dengan tahapan
2015, 2018 tanpa 2019 tapi serentaknya di tingkat
provinsi. Bedanya, kata politisi PAN ini, opsi pertama
2015 dan 2018 serentak, seluruh 279. Opsi ketiga sama
2015 tapi dicluster provinsi. Misalnya Jabar bersamaan,
atau Sulsel dan Sulbar atau gabungan yang terdekat
cluster. Kenapa ada formula ini karena mengacu soal
keamanan, misalnya Palopo aparat keamanan diimpor
dari daerah lain. Bisa dibayangkan kalau nanti ada banyak
daerah lalu terjadi konflik, bagaimana penanganannya.

Disebutkan pula, pilkada serentak akan menghemat
biaya, sekarang ini sekitar 20T pemilu gubernur, bupati
sehingga parpol terdorong untuk meningkatkan dan walikota. Dengan pilkada serentak bisa dihemat
kinerjanya, agar tidak dihukum oleh pemilihnya dalam minimal 50% atau 10T bahkan bila serentaknya secara
pemilu. nasional bisa lebih besar penghematannya.

Bagi kader­kader parpol kesempatan untuk berkom­ Yang kedua akan munculkan fenomena baru yaitu
petisi juga bertambah sehingga kemampuan dan ada semacam pemilu sela. Di negara lain, pemilu sela
wawasannya kian bertambah. “ Saya berharap dengan diadakan untuk semacam koreksi bila tak puas dengan

dis kusi ini akan ditemukan bagaimana solusi urgensi sebuah pemerintah.
pelak sa naan pilkada serentak ini untuk kepentingan
bangsa yang lebih besar,” kata Usmawarnie menam­ “Jadi rakyat tak perlu menunggu 5 tahun, tapi
bahkan. sinyalnya sudah bisa dikirim dalam dua kali term. Kalau
2014 pemilu, lalu tahun 2015, tiga bulan pertama
Diskusi menampilkan pembicara Wakil Ketua Komisi tidak ada perkembangan maka pada semester akhir
II Hakam Naja dan Prof. Ramlan Surbakti dengan bisa diadakan pemilu sela. Rakyat sudah mulai diajari
moderator Titi Anggraini. Titi mengatakan, karena bisa memberi sanksi atau hukuman kepada pemerintah
diskusi kolaboratif, berarti semua masukan atau yang tak amanah,” jelas Hakam Naja.
pemikiran dalam acara ini harus dikolaborasikan
sehingga terekstrat pemikiran yang bisa Ketua Umum Kaukus Perempuan
dimanfaatkan bagi pembahasan RUU Parlemen Usmawarnie Peter
Pilkada. menyatakan, penyelenggaran
pilkada serentak dapat menjadi
M e n j e l a s k a n p e r ke m b a n g a n suatu alternative untuk mendorong
pembahasan RUU Pilkada, Hakam Naja efe k t if it as p em er int ahan.
menyebutkan bahwa pada tataran Keserentakan menimbulkan
sekarang ada tiga lapis pandangan coattail effect, dimana kemenang­
fraksi­fraksi terkait pilkada serentak. an calon presiden atau calon
Pertama serentak dilakukan secara kepala daerah akan diikuti oleh
nasional, dimana kepala daerah yang kemenangan partai atau koalisi
pilkadanya tahun 2014 akan ditarik partai pendukung di DPR atau
menjadi tahun 2013, sehingga tahun DPRD.
2013 ada sekitar 152 pilkada tetapi
sebagian masih acak. Coattail effect juga mendorong
terjadinya blocking politik, di satu
Barulah nanti tahun 2015 akan ada pihak terdapat pemerintah yang
pilkada serentak nasional yang diikuti sekitar 279 daerah didukung partai atau koalisi partai mayoritas di DPR atau
provinsi mapun kabupaten/kota lalu tahun 2018 tahap DPRD, sehingga pemerintahan efektif bekerja. Dilain
kedua ada pilkada serentak nasional yang diikuti 244 pihak terdapat partai atau koalisi partai oposisi yang
daerah provinsi/kabupaten/kota. terus mengontrol pemerintah sehingga pemerintah
tidak bisa berlaku semena­mena. (mp) Foto Od/Parle.

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 79