Page 77 - MAJALAH 101
P. 77

PERNIK












              Banyak  orang  selalu  mengaitkan  Reformasi
            Birokrasi dengan peningkatan remunerasi semata
            sehingga masalah yang kerap timbul yaitu ketakutan
            para karyawan semakin menurunnya penghasilan yang
            diterima oleh dirinya, begitu juga dengan Karyawan
            Setjen DPR RI, Parlementariapun sempat mendengar                   Dia menambahkan, Kita
            kekhawatiran tersebut dari beberapa karyawan terhadap          akan melakukan evaluasi dan membuat
            implementasi reformasi birokrasi ini.                      track  record  pegawai  melalui  teknologi
                                                               informasi  dan  semuanya  terekam  di  Information
              Sekjen DPR Winantuningtyastiti kemudian menjawab  Technology (IT).   “Kita jadi tahu dimana bisa menem­
            keraguan karyawan tersebut, dia menilai sasaran dari  patkan  pegawai,  kemudian  dievaluasi  agar  tidak
            reformasi birokrasi itu bukannya hanya remunerasi  merugikan pegawai,  memang waktu sosialisasi kita
            semata tetapi berpegang kepada prinsip akuntabilitas  tekankan kalau tidak mau mengikuti hal ini kita akan
            keuangan negara. “Kalau kita dibayar delapan jam  tersingkir, bila tidak mempunyai output,” katanya.
            sehari kita harus bekerja sesuai waktunya, kalau yang
            takut itu mungkin karena dirinya merasa belum mampu   Dari delapan area perubahan yang paling lemah di
            memenuhi  dari  sisi  jam  kerja,”  terangnya  kepada  Seketariat Jenderal yaitu area mindset dan culture set,
            Parlementaria.                                     karena itu kemarin kita berusaha mencanangkan nilai
                                                               dasar kinerja yang religious, akuntabilitas, professional
              Menurut Win, Setjen DPR RI memang dituntut untuk  dan integritas. “Bukan hanya sekedar tulisan, maka setiap
            melakukan delapan area perubahan sesuai dengan  rapat kita mulai dengan doa karena harus terefleksikan
            Peraturan Kemen PAN dan RB. “Memang bisa saja kita  di dalam sikap kerja kita, apapun pekerjaan harus
            mengklaim sudah melakukan semua perubahan tetapi  lengkap dokumen pertanggungjawabannya,” ujarnya.
            harus ada bukti, dokumen kemudian diverifikasi oleh
            Kementerian PAN dan RB,  kemarin kita baru tahap     Pada tahun 2013 yang ditonjolkan oleh Sekretariat
            pertama melakukan verifikasi lapangan dari dokumen  Jenderal yaitu membuat strategi komunikasi untuk
            tertulis, juga wawancara dari perwakilan pegawai  Dewan.  “Saya  sudah  menjajaki  kerjasama  dengan
            apakah memahami reformasi birokrasi atau tidak,  Fisip UI karena di sana ada publisistik ada komunikasi
            kemudian kita mendapat grade 49 persen dari 100  dan berbagai jurusan terkait, saat ini mereka sedang
            persen,” ujarnya.                                  menyusun TOR dan akan segera didiskusikan minggu
                                                               depan,” paparnya.
              Artinya, lanjut Sekjen DPR, Sekretariat Jenderal baru
            mendapat tunjangan kinerja sebesar  49 persen untuk   Tantangan saat ini, lanjutnya, yaitu membangun
            tahun 2013 ini, sementara untuk tahun 2014 mencapai  pemahaman yang sama kepada seluruh pegawai bahwa
            sekitar 70 persen. “Namanya tunjangan kinerja nilainya  program reformasi birokrasi ini bukan program yang
            sangat tergantung kepada kinerja kita,” kata Doktor  ditakuti tetapi harus dilaksanakan karena itu merupakan
            lulusan Universitas Indonesia ini.                 kewajiban kita dan melekat di tubuh PNS.  “Saya ingin
                                                               sekali Setjen itu menjadi lembaga supporting yang
              Saat ini, lanjutnya, masih ada bagian organisasi di tu­  profesional dan efektif. artinya secara keseluruhan bisa
            buh kesekretariat Jenderal yang masih overload semen­  mendukung semua tugas dewan, jadi dewan sebagai
            tara bagian lain terlihat santai. “Karena pemahamannya  institusi. Selain itu saya ingin masyarakat juga bisa
            yang belum sama, dan kita masih ada bagian yang over-  melihat bahwa dewan itu secara kelembagaan memang
            load, maka kita akan melakukan penataan diantaranya  harus kuat kalaupun ada lembaga yang bermasalah
            penataan tata laksana, SDM aparatur, pengawasan,  itu  hanya  perorangan  bukan  kelembagaan  DPR,”
            akuntabilitas, dan pelayanan publik,” tambahnya.   terangnya.
              Untuk  bidang  SDM  aparatur,  Setjen  DPR  akan   Dirinya bercita­cita ingin membesarkan lembaga
            melakukan assessment misalnya untuk golongan III  Kesetjenan  DPR,  sehingga  seluruh  karyawan  DPR

            yang memiliki background ekonomi nantinya dapat  bisa merasa bangga menjadi pegawai Setjen DPR.
            dialihkan ke fungsional serta melakukan training guna  “Jadi kalaupun kita melayani, kita memiliki kapasitas
            meningkatkan kapasitas para karyawan Setjen DPR RI,”  dukungan untuk mereka, artinya kita dapat lebih cerdas
            terangnya.                                         namun bukan menggurui tetapi asistensi sifatnya,”
                                                               ujarnya. (si/spy)


                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 101 TH. XLIII, 2013  77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80