Page 77 - MAJALAH 101
P. 77
PERNIK
Banyak orang selalu mengaitkan Reformasi
Birokrasi dengan peningkatan remunerasi semata
sehingga masalah yang kerap timbul yaitu ketakutan
para karyawan semakin menurunnya penghasilan yang
diterima oleh dirinya, begitu juga dengan Karyawan
Setjen DPR RI, Parlementariapun sempat mendengar Dia menambahkan, Kita
kekhawatiran tersebut dari beberapa karyawan terhadap akan melakukan evaluasi dan membuat
implementasi reformasi birokrasi ini. track record pegawai melalui teknologi
informasi dan semuanya terekam di Information
Sekjen DPR Winantuningtyastiti kemudian menjawab Technology (IT). “Kita jadi tahu dimana bisa menem
keraguan karyawan tersebut, dia menilai sasaran dari patkan pegawai, kemudian dievaluasi agar tidak
reformasi birokrasi itu bukannya hanya remunerasi merugikan pegawai, memang waktu sosialisasi kita
semata tetapi berpegang kepada prinsip akuntabilitas tekankan kalau tidak mau mengikuti hal ini kita akan
keuangan negara. “Kalau kita dibayar delapan jam tersingkir, bila tidak mempunyai output,” katanya.
sehari kita harus bekerja sesuai waktunya, kalau yang
takut itu mungkin karena dirinya merasa belum mampu Dari delapan area perubahan yang paling lemah di
memenuhi dari sisi jam kerja,” terangnya kepada Seketariat Jenderal yaitu area mindset dan culture set,
Parlementaria. karena itu kemarin kita berusaha mencanangkan nilai
dasar kinerja yang religious, akuntabilitas, professional
Menurut Win, Setjen DPR RI memang dituntut untuk dan integritas. “Bukan hanya sekedar tulisan, maka setiap
melakukan delapan area perubahan sesuai dengan rapat kita mulai dengan doa karena harus terefleksikan
Peraturan Kemen PAN dan RB. “Memang bisa saja kita di dalam sikap kerja kita, apapun pekerjaan harus
mengklaim sudah melakukan semua perubahan tetapi lengkap dokumen pertanggungjawabannya,” ujarnya.
harus ada bukti, dokumen kemudian diverifikasi oleh
Kementerian PAN dan RB, kemarin kita baru tahap Pada tahun 2013 yang ditonjolkan oleh Sekretariat
pertama melakukan verifikasi lapangan dari dokumen Jenderal yaitu membuat strategi komunikasi untuk
tertulis, juga wawancara dari perwakilan pegawai Dewan. “Saya sudah menjajaki kerjasama dengan
apakah memahami reformasi birokrasi atau tidak, Fisip UI karena di sana ada publisistik ada komunikasi
kemudian kita mendapat grade 49 persen dari 100 dan berbagai jurusan terkait, saat ini mereka sedang
persen,” ujarnya. menyusun TOR dan akan segera didiskusikan minggu
depan,” paparnya.
Artinya, lanjut Sekjen DPR, Sekretariat Jenderal baru
mendapat tunjangan kinerja sebesar 49 persen untuk Tantangan saat ini, lanjutnya, yaitu membangun
tahun 2013 ini, sementara untuk tahun 2014 mencapai pemahaman yang sama kepada seluruh pegawai bahwa
sekitar 70 persen. “Namanya tunjangan kinerja nilainya program reformasi birokrasi ini bukan program yang
sangat tergantung kepada kinerja kita,” kata Doktor ditakuti tetapi harus dilaksanakan karena itu merupakan
lulusan Universitas Indonesia ini. kewajiban kita dan melekat di tubuh PNS. “Saya ingin
sekali Setjen itu menjadi lembaga supporting yang
Saat ini, lanjutnya, masih ada bagian organisasi di tu profesional dan efektif. artinya secara keseluruhan bisa
buh kesekretariat Jenderal yang masih overload semen mendukung semua tugas dewan, jadi dewan sebagai
tara bagian lain terlihat santai. “Karena pemahamannya institusi. Selain itu saya ingin masyarakat juga bisa
yang belum sama, dan kita masih ada bagian yang over- melihat bahwa dewan itu secara kelembagaan memang
load, maka kita akan melakukan penataan diantaranya harus kuat kalaupun ada lembaga yang bermasalah
penataan tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, itu hanya perorangan bukan kelembagaan DPR,”
akuntabilitas, dan pelayanan publik,” tambahnya. terangnya.
Untuk bidang SDM aparatur, Setjen DPR akan Dirinya bercitacita ingin membesarkan lembaga
melakukan assessment misalnya untuk golongan III Kesetjenan DPR, sehingga seluruh karyawan DPR
yang memiliki background ekonomi nantinya dapat bisa merasa bangga menjadi pegawai Setjen DPR.
dialihkan ke fungsional serta melakukan training guna “Jadi kalaupun kita melayani, kita memiliki kapasitas
meningkatkan kapasitas para karyawan Setjen DPR RI,” dukungan untuk mereka, artinya kita dapat lebih cerdas
terangnya. namun bukan menggurui tetapi asistensi sifatnya,”
ujarnya. (si/spy)
PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 77