Page 17 - MAJALAH 111
P. 17

katakan RS yang bersangkutan ma-    “Bukan rahasia lagi, inilah asuransi  pung, para Bupati, Gubernur, ragu-
            sih banyak utang dan diminta  ke  terbesar di dunia, BPJS mengelola  ragu untuk memasukkan dananya.
            RSUD Tarakan saja.                dana terbesar. Di negara lain tidak  Harus ketok palu lagi dari pertama,
                                              ada, masih kalah jauh. Dananya  karena ada 3 macam yaitu Jamkes-
              “Kalau alasan punya utang, kan  pindahan dari PT aset pertama, ke-  mas, Jamkesda dan Jamkesta. Eks
            urusan pemerintah, padahal seba-  mudian aset dan amanahnya besar  semua ini masuk ke JKN, cuma prak-
            gai pelayanan masyarakat, mesti-  sekali,” jelasnya.                teknya kesulitan. Seorang kepala
            nya ditunjukkan RS terdekat. Banyak                                 dinas khususnya dinas kesehatan
            sekali alasan, uneg-unegnya supaya   Ditanya mengenai pembayaran  untuk memasukkan dananya harus
            masyarakat tidak mendapatkan  iuran, apakah datang ke bank , BPJS  mengulang kembali dari Jamkesta,
            pelayanan kesehatan yang prima.  langsung atau perwakilan maupun  Jamkesda dan Jamkesmas.
            Kalau Puskemas bekerja sesuai SOP,  kelompok, Taswin mengatakan,
            akan jarang orang ke RS. Ini masalah  kalau tidak membuat kelompok,   Mengenai kendala tertunggaknya
            SDMnya,” tegasnya.                BPJS akan mengalami kesulitan  dana Jamkesmas ke RSUD, kata
                                              mendapatkan dana amanah. Yang  Aulia Taswin, sebetulnya tidak ru-
              Selain itu, lanjut dia, ada Pus-  paling gampang dari pemerintah,  mit itu sudah otomatis, hanya ini
            kesmas yang mengambil dokter  transfer, 70% RS, sehingga rakyat  tagih an yang berhububgan dengan
            RS  Swasta,  maka  rujukannya  ke  belum sakit sudah dibayar. “Ngeri  verifikator. Verifikaisnya cepat atau
            RS Swasta. Permainan antara dok-  nggak, bagaimana verifikasinya.  lambat. “Kami pun lembaga baru
            ter termasuk mengakali jenis dan  Karenanya saya setuju sistem  pernah ditawari oleh Bu Menkes un-
            alat kesehatan yang memberatkan  Jamkesmas itu sudah bagus, itu saja  tuk menjadi satelit verifikasi, supaya
            pasien. Lalu juga ada permainan  ditingkatkan, diserahkan ke  PT As-  transparansi ada, akuntabilitas  ada.
            dokter spesialis, karena bonusnya  kes,” ucapnya.                   Tapi kalau pengawas intern, nggak
            bisa 30% maka ketika memberi re-                                    menjamin,” ia menjelaskan.
            sep tapi dikatakan obatnya tidak    Ia membandingkan, dulu pakai
            ada, padahal mestinya apotek me-  program Jamkesta (Jaminan Kese-     Verifikator  sekarang  ini  keba-
            nyediakan. Alasannya kalau obat  hatan Semesta), di daerah-daerah  nyakan orang-orang dalam, kalau
            JKN  tidak dapat bonus, bonusnya  pakai Jamkesda. Sebenarnya peme-  ada pengawas ekstern bisa lebih
            nanti satu paket penyakit.        rintah sudah  try out, sampelnya  cepat sehingga provider didaerah-
                                              Lampung, Sumut dan Jatim. Dana  daerah tidak lambat bekerja. Mereka
              Lebih jauh Aulia mengkritisi, sebe-  amanah untuk fakir miskin masuk  sudah memberikan pelayanan, be-
            tulnya program Jamkesmas sudah  ke PT Askes dengan nama program-    lum nantinya ada bisik-bisik tetang-
            bagus, lalu kacau dengan adanya  nya Jamkesta. Dengan program Ini,  ga, jangan lupa jadi gratifikasinya-
            BPJS ini. Orang-orang terlantar saja  orang kaya maupun miskin dijamin,  belakangan. Kalau sudah cair, baru
            bisa dicover, tetapi ketika turun BPJS  sementara Jamkesmas hanya orang  gratifikasi, sehingga ada gratifikasi
            orang telantar tidak dicover, sangat  miskin saja.                  depan dan belakang. Kasus-kasus
            tidak manusiawi, sama-sama WNI                                      seperti terjadi terutama di daerah
            cuma tidak ber KTP. Mereka ting-         Dana amanah                yang jauh dari Ibukota-jauh dari
            gal  di gubuk, kolong jembatan cu-                                  control, meskipun demikian mata
            kup dengan surat keterangan dari  untuk fakir miskin                kepala kita ada disana.
            RT- RW memang tinggal disitu, bisa   masukke PT Askes
            masuk di RS dibayar dengan Jamkes-                                    Akhirnya Aulia Taswin menyaran-
            mas. “Sekarang dengan BPJS belum  dengan nama                       kan, hendaknya segenap masyara-
            mengcover, masih ada blank spot   programnya Jamkesta.              kat diberi kemudahan memperoleh
            untuk Orang-orang Terlantar (OT),”                                  akses administrasi dan akses
            sebut Aulia.                      Dengan program Ini,               pelaya nan kesehatan. Disamping
                                              orang kaya maupun                 itu providernya dan pelaksana
              Paling Unik                                                       BPJS Kesehatan, jangan memper-
                                              miskin dijamin,                   sulit administrasi masyarakat fakir
              Di sisi lain, mengubah dari badan   sementara Jamkesmas           miskin yang tidak mampu, apalagi
            hukum PT ke badan hukum negara,                                     masyarakat yang jelas-jelas tidak
            BPJS ini merupakan badan hukum  hanya orang miskin                  punya identitas. Jangan ada yang
            paling unik di dunia, seharusnya   saja.                            beranggapan Jamkesmas lebih ba-
            tetap saja PT Jamsostek berjalan, PT                                gus  ketimbang BPJS karena tidak
            Askes juga berjalan, Asabri tetap,                                  mengcover  salah  satu  kelompok
            kenapa harus berubah. Menurut-      Kata Taswin lagi, JKN dengan pro-  masyarakat yang juga sama-sama
            nya, ini sudah menyalahi UU Asur-  gram barunya ini membuat rancu  warna negara Indonesia. (tim) Foto:
            ansi, sebab BPJS menjalankan sistem  dan tumpang tindih.Sampai seka-  Odjie/Parle/Iw.
            asuransi yang mementingkan profit.  rang khususnya di kampung-kam-


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 111 TH. XLIV, 2014  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22