Page 17 - MAJALAH 111
P. 17
katakan RS yang bersangkutan ma- “Bukan rahasia lagi, inilah asuransi pung, para Bupati, Gubernur, ragu-
sih banyak utang dan diminta ke terbesar di dunia, BPJS mengelola ragu untuk memasukkan dananya.
RSUD Tarakan saja. dana terbesar. Di negara lain tidak Harus ketok palu lagi dari pertama,
ada, masih kalah jauh. Dananya karena ada 3 macam yaitu Jamkes-
“Kalau alasan punya utang, kan pindahan dari PT aset pertama, ke- mas, Jamkesda dan Jamkesta. Eks
urusan pemerintah, padahal seba- mudian aset dan amanahnya besar semua ini masuk ke JKN, cuma prak-
gai pelayanan masyarakat, mesti- sekali,” jelasnya. teknya kesulitan. Seorang kepala
nya ditunjukkan RS terdekat. Banyak dinas khususnya dinas kesehatan
sekali alasan, uneg-unegnya supaya Ditanya mengenai pembayaran untuk memasukkan dananya harus
masyarakat tidak mendapatkan iuran, apakah datang ke bank , BPJS mengulang kembali dari Jamkesta,
pelayanan kesehatan yang prima. langsung atau perwakilan maupun Jamkesda dan Jamkesmas.
Kalau Puskemas bekerja sesuai SOP, kelompok, Taswin mengatakan,
akan jarang orang ke RS. Ini masalah kalau tidak membuat kelompok, Mengenai kendala tertunggaknya
SDMnya,” tegasnya. BPJS akan mengalami kesulitan dana Jamkesmas ke RSUD, kata
mendapatkan dana amanah. Yang Aulia Taswin, sebetulnya tidak ru-
Selain itu, lanjut dia, ada Pus- paling gampang dari pemerintah, mit itu sudah otomatis, hanya ini
kesmas yang mengambil dokter transfer, 70% RS, sehingga rakyat tagih an yang berhububgan dengan
RS Swasta, maka rujukannya ke belum sakit sudah dibayar. “Ngeri verifikator. Verifikaisnya cepat atau
RS Swasta. Permainan antara dok- nggak, bagaimana verifikasinya. lambat. “Kami pun lembaga baru
ter termasuk mengakali jenis dan Karenanya saya setuju sistem pernah ditawari oleh Bu Menkes un-
alat kesehatan yang memberatkan Jamkesmas itu sudah bagus, itu saja tuk menjadi satelit verifikasi, supaya
pasien. Lalu juga ada permainan ditingkatkan, diserahkan ke PT As- transparansi ada, akuntabilitas ada.
dokter spesialis, karena bonusnya kes,” ucapnya. Tapi kalau pengawas intern, nggak
bisa 30% maka ketika memberi re- menjamin,” ia menjelaskan.
sep tapi dikatakan obatnya tidak Ia membandingkan, dulu pakai
ada, padahal mestinya apotek me- program Jamkesta (Jaminan Kese- Verifikator sekarang ini keba-
nyediakan. Alasannya kalau obat hatan Semesta), di daerah-daerah nyakan orang-orang dalam, kalau
JKN tidak dapat bonus, bonusnya pakai Jamkesda. Sebenarnya peme- ada pengawas ekstern bisa lebih
nanti satu paket penyakit. rintah sudah try out, sampelnya cepat sehingga provider didaerah-
Lampung, Sumut dan Jatim. Dana daerah tidak lambat bekerja. Mereka
Lebih jauh Aulia mengkritisi, sebe- amanah untuk fakir miskin masuk sudah memberikan pelayanan, be-
tulnya program Jamkesmas sudah ke PT Askes dengan nama program- lum nantinya ada bisik-bisik tetang-
bagus, lalu kacau dengan adanya nya Jamkesta. Dengan program Ini, ga, jangan lupa jadi gratifikasinya-
BPJS ini. Orang-orang terlantar saja orang kaya maupun miskin dijamin, belakangan. Kalau sudah cair, baru
bisa dicover, tetapi ketika turun BPJS sementara Jamkesmas hanya orang gratifikasi, sehingga ada gratifikasi
orang telantar tidak dicover, sangat miskin saja. depan dan belakang. Kasus-kasus
tidak manusiawi, sama-sama WNI seperti terjadi terutama di daerah
cuma tidak ber KTP. Mereka ting- Dana amanah yang jauh dari Ibukota-jauh dari
gal di gubuk, kolong jembatan cu- control, meskipun demikian mata
kup dengan surat keterangan dari untuk fakir miskin kepala kita ada disana.
RT- RW memang tinggal disitu, bisa masukke PT Askes
masuk di RS dibayar dengan Jamkes- Akhirnya Aulia Taswin menyaran-
mas. “Sekarang dengan BPJS belum dengan nama kan, hendaknya segenap masyara-
mengcover, masih ada blank spot programnya Jamkesta. kat diberi kemudahan memperoleh
untuk Orang-orang Terlantar (OT),” akses administrasi dan akses
sebut Aulia. Dengan program Ini, pelaya nan kesehatan. Disamping
orang kaya maupun itu providernya dan pelaksana
Paling Unik BPJS Kesehatan, jangan memper-
miskin dijamin, sulit administrasi masyarakat fakir
Di sisi lain, mengubah dari badan sementara Jamkesmas miskin yang tidak mampu, apalagi
hukum PT ke badan hukum negara, masyarakat yang jelas-jelas tidak
BPJS ini merupakan badan hukum hanya orang miskin punya identitas. Jangan ada yang
paling unik di dunia, seharusnya saja. beranggapan Jamkesmas lebih ba-
tetap saja PT Jamsostek berjalan, PT gus ketimbang BPJS karena tidak
Askes juga berjalan, Asabri tetap, mengcover salah satu kelompok
kenapa harus berubah. Menurut- Kata Taswin lagi, JKN dengan pro- masyarakat yang juga sama-sama
nya, ini sudah menyalahi UU Asur- gram barunya ini membuat rancu warna negara Indonesia. (tim) Foto:
ansi, sebab BPJS menjalankan sistem dan tumpang tindih.Sampai seka- Odjie/Parle/Iw.
asuransi yang mementingkan profit. rang khususnya di kampung-kam-
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 17

