Page 15 - MAJALAH 111
P. 15
membuat surat ke Kemenkeu. “ Yang penting ini segera
dibayarkan supaya nafas RSUD tidak sampai di teng-
gorokan,” katanya dengan nada canda.
Supriyatno menambahkan, masalah tersebut tidak
terlalu sulit untuk diselesaikan,karena sudah diverifi-
kasi oleh PT Jamsostek sehingga tinggal terobosan di
pembayarannya saja, dan bila dibicarakan dengan BPK
maka akan selesai masalahnya. “Bukan persoalan tang-
gungjawabnya, tetapi beban RSUD yang perlu segera
diatasi,” ia menambahkan.
Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Yusherman me-
ngatakan, keterlambatan pembayaran hutang Jamkes-
mas karena menunggu audit BPK, yang hingga kini su-
dah mencapai 50%.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari jum-
lah penduduk 3.706.798 jiwa sebanyak 3.238.067 su-
dah tercover sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah
ini merupakan kemajuan pesat pada awalnya hanya
terdaftar 2.068.188 jiwa. Sebanyak 408.000 jiwa yang
belum tercover, dan secara bertahap akan ditranformasi
kepesertaannya, sehingga pada tahun 2016 semua su-
dah tercakup dalam BPJS Kesehatan di seluruh wilayah UPT Pusekesmas di
DIY.
Sleman sejak tahun 2011 sudah
Di Kabupaten Sleman, Komisi IX mendapatkan dipersiapkan untuk menyongsong
laporan bahwa pada tahu 2013 dari jumlah penduduk
Sleman 1.059.000 jiwa sebanyak 43,2% peserta JKN. BPJS dengan sistem kapitasi.
Sampai bulan Februari 2014 ada 2.041 jiwa yang masuk Puskesmas di Sleman sudah rutin
JKN mandiri. Sementara peserta Jamkesda sebanyak
143.191 jiwa terdiri pamong desa 11.320 jiwa, 19.470 sejak 2011, sehingga dana kapitasi
mandiri dan 19.000 miskin. dari BPJS bisa langsung digunakan
“Untuk pelayanan RS, di Kabupaten Sleman terdapat untuk meningkatkan pelayanan di
26 RSU, dari jumlah tersebut 17 RSU sudah bekerja sama Puskesmas.
dengan BPJS,” ujarnya.
hingga 20.000 pasien ini kekurangan SDM untuk mem-
Ditambahkan pula, UPT Pusekesmas di Sleman sejak berikan pelayanan yang baik.
tahun 2011 sudah dipersiapkan untuk menyongsong
BPJS dengan sistem kapitasi. Puskesmas di Sleman su- Berdasarkan standar penghitungan untuk tenaga
dah rutin sejak 2011, sehingga dana kapitasi dari BPJS kesehatan yang ada di Puskesmas, untuk Puskesmas
bisa langsung digunakan untuk meningkatkan pelaya- perkotaan itu jumlah SDM nya 42 orang dan Puskesmas
nan di Puskesmas. rawat inap sebanyak 37 orang. “Pemahaman kami di
Sleman, Puskesmas rawat inap ini juga melayani pasien
“Ini hal yang positif dalam meningkatkan pelayanan non rawat inap, artinya jumlah SDM rasionalnya di-
kesehatan masyarakat, dan dana kapitasi bisa diman- tambah antara yang rawat inap dan non rawat inap,
faatkan langsung karena sudah implementatif sejak sehingga berjumlah 79 orang,” jelasnya.
2011, dan tahun 2014 ini sudah penuh,” katanya.
Namun ternyata tidak bisa seperti itu, sehingga de-
Namun kaitannya dengan program JKN melalui BPJS ngan SDM tersedia, susah untuk memberikan pelayan-
ini ada Puskesmas mengalami disparitas cukup tinggi. an yang bermutu. Seharusnya di setiap Shift ada dokter,
Di wilayah ini ada satu Puskemas yang peserta BPJS eks pertolongan pertama ada bidan. Kalau hanya satu, ini
Jamkesmas melayani 4.000 sampai 5.000 orang, tetapi berbahaya sehingga minimal harus ada dua bidan. Aki-
di lain pihak ada Puskesmas yang pesertanya sampai bat pengaturan itu, akhirya Puskesmas tidak bisa mem-
20.000 orang. Kalau peserta eks Jamkesmas hanya bo- berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (mp)
leh dilayani Puskesmas, maka Puskesmas yang melayani Foto: Odjie/Parle/Iw.
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 15

