Page 11 - MAJALAH 111

RIBKA TJIPTANING

BPJS Tidak Tersosialisasi

Dengan Baik

ibentuknya Badan Pe- sakit”, kata Ketua Komisi Kesehatan Beranjak dari hal tersebut, jelas
nyelenggara Jaminan DPR, Ribka Tjiptaning kepada Par- Ribka, akhirnya DPR berinisiatif
Sosial (BPJS) adalah lementaria. membuat RUU tentang badan yang
semangat implemen- menyelenggarakan SJSN yaitu BPJS

Dtasi dari UU Nomor Tidak saja pada data, kebijakan yang berlaku untuk seluruh Warga
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam- mengenai Jamkesda pun tidak jelas, Negara Indonesia yang mengacu
inan Sosial Nasional (SJSN) dimana masing-masing daerah memiliki ke- kepada UUD 1945 pasal 28 dan pa-
sejak disahkan DPR hingga 5 (lima) bijakan yang berbeda-beda. Ada sal 34.
tahun, namun Peraturan Pemer- daerah yang menjamin kesehatan
intahnya belum juga dibuat oleh rakyatnya Rp 10 juta per-orang per- “Pasal 28, bahwa setiap warga
pemerintah. tahun. Ada pula yang modelnya negara berhak mendapatkan pela-
menanggung 25% dari biaya kese- yanan hidup sehat yang sama”.
DPR khususnya Komisi IX DPR me- hatan. Pasal 34, negara berkewajiban me-
lihat banyak keluhan masyarakat nyediakan fasilitas kesehatan untuk
ketika peralihan dari program Aske- Banyak kasus yang terjadi di ma- semua rakyat. Konstitusinya sudah
skin menjadi Jamkesmas, jamkesda, syarakat terkait pembiayaan yang bagus, Undang-Undangnya juga
ataupun SKTM. Dimana persoalan- berbeda dari Jamkesmas, Askes bagus,” papar politisi PDI Perjuangan
nya ada pada data. Data masyarakat dan Jamsostek. “Ada satu kasus, Daerah Pemilihan Jawa Barat.
miskin berbeda-beda, baik dari BPS, warga yang punya Jamkesda, ke-
BKKBN, Persada maupun data dari tika sakit dan berobat bukan di Menurutnya, semangat konstitusi

pakar ekonom. Hal ini terjadi karena tempat Jamkesda daerahnya, maka kita juga terdapat dalam UU Nomor

kriteria orang miskin berbeda-beda. Jamkesda itupun ditolak dengan 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
“Tetapi persoalan sakit tidak bisa alasan Jamkesda hanya berlaku di Dalam UU Kesehatan memuat ke-
dipakai kriteria miskin, karena orang daerahnya, padahal masih Warga daulatan pasien dan perlindungan
kaya pun bisa jadi miskin karena Negara Indonesia,” terang Ribka. pasien. “Pasal 32 disitu disebutkan,

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 11