Page 6 - MAJALAH 111

ASPIRASI

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Reformasi Birokrasi ini terkait grand design yang Kabupaten/Kota untuk mencapai target suatu
dibuat oleh Kementerian PAN dengan berdasarkan pekerjaan yang telah ditentukan, khususnya dalam
data, MA RI terdiri dari 743 Pengadilan Tingkat memotivasi pegawai yang karirnya tidak dapat
Pertama, 67 Pengadilan Tingkat Banding, dengan naik lagi, karena di lembaga tersebut juga terdapat
jumlah Hakim sebanyak 7.944 orang dan 30.000 kategori Pejabat Negara.
orang staf, namun tidak dijelaskan apakah semua itu
termasuk Hakim Agung, Pejabat Struktural dan Para Pelapor menyampaikan saran dan kritik atas
Panitera yang juga dijabat oleh para Hakim. Reformasi Birokrasi di MA RI tersebut agar para
pengambil kebijakan tidak hanya melihat pangkat/
Pelapor mengkritisi dan mengusulkan penerapan golongan seseorang, tetapi juga didukung oleh
Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI, kompetensi dan kapasitas yang sesuai agar sasaran
diantaranya mengusulkan agar MA mengadopsi reformasi birokrasi dapat tercapai.
bentuk penataan dan penguatan organisasi yang
telah berlaku pada DPR RI, DPRD Provinsi dan Barnabas Kalalembang, SH. Samarinda Kaltim

Usulan Kebijakan Moneter

Pelapor menyampaikan usulan kebijakan eksekutif, legislatif dan yudikatif, kestabilannya
moneter dalam bentuk Ketetapan MPR RI tentang belum memenuhi harapan.
Pengendalian Jumlah Peredaran Mata Uang Rupiah,
dengan beberapa pertimbangan, antara lain: Mengendalikan mata uang rupiah dengan
membatasi peredarannya dan berangsur-angsur
Jumlah peredaran mata uang rupiah sangat mengurangi peredaran mata uang rupiah dengan
dipengaruhi oleh moneter dan perekonomian baik perbandingan 1.000 : 1 serta dengan jaminan emas.
dari dalam negeri dan dari luar negeri, yang terdesak
kebutuhan telah ditambah jumlah peredarannya.

Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini jumlah Achdiat Idiomata, Bandung, Jawa Barat
peredaran mata uang rupiah yang dilaksanakan

Dugaan Pelanggaran PT Interbat

Dugaan Pelanggaran PT Interbat terhadap UU No. Pasal 144 jo. Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003
21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang Ketenagakerjaan, karena PUK SPAI FSPMI PT
dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Interbat akan melaksanakan kegiatan mogok kerja
pada tanggal 3 Oktober 2013 dan perihal mogok
Adapun dugaan pelanggaran PT Interbat tersebut kerja tersebut telah diberitahukan terlebih dahulu
terkait dengan sanksi skorsing hingga PHK yang kepada pihak perusahaan.
diberlakukan oleh PT Interbat melalui surat skorsing
No. 664/INT/HRD/IX/2013 tanggal 30 September Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003
2013 perihal skorsing proses PHK bagi buruh yang tentang Ketenagakerjaan, karena memberlakukan
melakukan kegiatan organisasi berupa upacara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap
bendera, antara lain sebagai berikut: pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus
kepada sebagian pekerjanya.
Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena upacara
bendera yang dilakukan oleh PUK SPAI FSPMI PT
Interbat merupakan kegiatan organisasi yang Wahyudi Utomo
dilaksanakan diluar jam kerja secara tertib dan rapi
untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme, kesadaran Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja
hukum dan solidaritas kesetiakawanan yang telah Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
diatur dan dilindungi oleh undang-undang; (PUK SPAI FSPMI), Sidoarjo Jawa Timur

6 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014