Page 37 - MAJALAH 111

keterpaduan, keterkaitan dan kes- rah yang terhambat akibat belum di-
eimbangan perkembangan antar- RTRW harus setujuinya proses alih fungsi lahan
wilayah provinsi, serta keserasian sebagaimana yang diatur dalam ke-
antarsektor, penetapan lokasi dan menjadi acuan hukum tentuan Undang-Undang Nomor 41
fungsi ruang untuk investasi, pena- terhadap seluruh Tahun 1999 Pasal 19 tentang Kehu-
taan ruang kawasan strategis nasi- tanan.
onal, serta penataan ruang wilayah kegiatan pembangunan
provinsi dan kabupaten/kota. daerah yang akan Sesuai dengan amanat Undang-
dilaksanakan oleh Undang Nomor 41 Tahun 1999
RTRW tidak terlepas dari penataan tentang Kehutanan, pada Pasal 19
ruang sebagai suatu sistem proses Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perubahan pe-
perencanaan tata ruang, peman- Provinsi maupun runtukan dan fungsi kawasan hutan
faatan ruang, dan pengendalian ditetapkan oleh Pemerintah dengan
pemanfaatan ruang. RTRW harus Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil penelitian
menjadi acuan hukum terhadap se- Kabupaten dan Kota. terpadu. Perubahan peruntukan ka-
luruh kegiatan pembangunan dae- wasan hutan yang berdampak pent-
rah yang akan dilaksanakan oleh ing dan cakupan yang luas serta
Pemerintah Daerah Provinsi mau- pusat dan daerah agar tidak menim- bernilai strategis, ditetapkan oleh
pun Pemerintah Daerah Kabupaten bulkan kesenjangan antar daerah. Pemerintah dengan persetujuan
dan Kota. RTRW juga dijadikan pedo- Dewan Perwakilan Rakyat.
man pokok dalam menyusun peren- Ditegaskan pula, permasalahan
canakan pembangunan daerah. infrastruktur dalam pengemban- Untuk itu sambung Firman, RTRW
gan wilayah dan perkotaan meru- dapat memperlancar proses pem-
Selain itu, kebijakan otonomi pakan masalah yang kerap terjadi, bangunan dan memberikan status

daerah juga telah memberikan ke- terkait usaha pengembangan tata hukum yang jelas bagi seluruh ma-
wenangan semakin besar kepada ruang yang tidak terkendali. Proses syarakat dan pemerintah daerah,
Pemerintah Daerah dalam penye- revisi Tata Ruang Wilayah menjadi untuk melaksanakan fungsi dan
lenggaraan penataan ruang, maka strategis dan sangat penting untuk perannya dalam pembangunan baik
kewenangan tersebut perlu diatur mendukung percepatan pembangu- daerah maupun nasional. (As) Foto:
demi menjaga keserasian dan ket- nan di daerah, hingga saat ini masih Andri, Rizka/Parle?Iw.
erpaduan antar daerah dan antara banyak sektor pembangunan di dae-

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 37