Page 35 - MAJALAH 111

PENGAWASAN

surat Menteri Kehutanan dengan
m e mb e n tu k P a n i t ia K e r ja
sehubungan dengan perubahan
peruntukan kawasan hutan dalam
revisi RTRWP, melakukan RDP
dengan Dirjen Planologi Kehutanan,
untuk mendapatkan penjelasan
teknis, melakukan RDP dengan
Gubernur, Bupati/Walikota terkait,
melakukan kunjungan spesifik ke
lapangan untuk melihat langsung
lokus-lokus perubahan kawasan
hutan yang diusulkan.

Selain itu , melakukan RDP den-
gan Dirjen Planologi Kehutanan,
untuk pendalaman terakhir sebe-
lum ditetapkan melalui rapat kerja
dengan Menteri Kehutanan, mela-
porkan hasil kerja Panja ke Komisi IV
DPR RI dan melakukan Rapat Kerja
dengan Menteri Kehutanan untuk RTRWP ini bukan merupakan sarana menyampaikan bahwa permasala-
mengambil keputusan atas surat justifikasi dan legalisasi terhadap han hutan di Indonesia saat ini bisa
dari Menteri Kehutanan tersebut. pelanggaran-pelanggaran RTRW dikatakan cukup rumit, akar ma-
yang terjadi dan direncanakan. salahnya terletak pada perbedaan
Sebagai pengantar persetujuan RTRW yang disusun oleh Pemda
Komisi IV, fraksi-fraksi menyampai- RTRW Provinsi yang diajukan berdasarkan UU No.24 Tahun 1992,
kan pandangannya, diantaranya harus dapat memenuhi prosedur dengan kawasan hutan yang ditun-
Anak Agung Jelantik Sanjaya dari dan persyarakatan yang ada sesuai juk atau ditetapkan oleh Menteri
Partai Gerindra, mengatakan bah- kaidah hukum dan lingkungan, serta Kehutanan berdasarkan amanat UU
wa pembangunan di daerah sa ngat dapat memberikan manfaat yang No.41 Tahun 1999.
dinamis yang dikatkan dengan dis- sebesar-besarnya bagi kemakmuran
tribusi penduduk, pemukiman, pe- rakyat dan tidak menimbulkan Akibat penetapan RTRW oleh
ningkatan aksifitas sosial maupun dampak yang negatif terhadap Pemda pada masa lalu berbeda
ekonomi masyarakat, serta mobili- lingkungan serta perkembangan dengan penunjukan atau penetapan
tas pergerakan penduduk yang juga pembangunan ke depan. kawasan hutan oleh Menteri
terkait dengan peningkatan jumlah Kehutanan tersebut, banyak izin
penduduk pada akhirnya menuntut “Mengingat konservasi hutan lokasi atau pemberian titel hak untuk
kebutuhan ruang. adalah hal yang sangat penting kepentingan non-kehutanan yang

Dampak dari pembangunan dae- Mengingat konservasi hutan adalah
rah yang sangat dinamis tersebut hal yang sangat penting untuk dapat kita
memerlukan penataan ruang yang
telah melalui proses perencanaan wariskan kepada generasi yang akan datang
tata ruang, pemanfaatan ruang maka perubahan kawasan hutan harus
serta pengendalian pemanfaatan
ruang. memiliki alasan yang sangat kuat dan tidak
menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan
Fraksi ini menyambut baik tersu-
sunya RTRW Provinsi Jambi, Sulawesi
Utara, Kepulauan Bangka Belitung, untuk dapat kita wariskan kepada berdasarkan RTRW berada di luar
dan Kalimantan Timur yang meru- generasi yang akan datang maka kawasan hutan, tetap berdasarkan
pakan suatu upaya dalam rangka perubahan kawasan hutan harus penunjukan oleh Menteri Kehutanan
menyelaraskan ruang yang terse- memiliki alasan yang sangat kuat berada di dalam kawasan hutan,
dia dengan pembangunan daerrah dan tidak menimbulkan efek negatif bahkan tumpang tindih dengan Izin
yang dinamis, agar dapat menganti- terhadap lingkungan,” papar Agung Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
sipasi perkembangan daerah terkait Jelantik. Katu (IUPPHHK) yang diterbitkan
dengan pembangunan jangka pan- oleh Menteri Kehutanan.
jang. Namun harus dicermati agar Hb.Nabiel Almusawa, dari F-PKS,

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 35