Page 59 - MAJALAH 218

LIPSUS

menghentikan provokasinya di
Tanah Palestina tak bisa dilakukan
sendiri. Dunia internasional harus
satu pandangan yang sama untuk
memastikan agar provokasi-provokasi
Israel kepada Palestina segera
dihentikan. Komunitas internasional
harus menekan Israel bertanggung
jawab atas semua tindakan tidak
manusiawi, provokatif, serta melanggar
HAM terhadap warga Palestina.
Untuk itu, resolusi dari sidang
PUIC ini harus berisikan desakan agar
Israel menjalankan resolusi Majelis
Umum PBB yang terbaru berkenaan
dengan praktik-praktik pelanggaran
HAM yang dilakukannya atas rakyat
Palestina di wilayah pendudukan
Palestina. “Saya menggarisbawahi
bahwa sangat penting menghormati FOTO: BKSAP
situs atau tempat yang dianggap suci
oleh kalangan masyarakat (Al-Aqsa) Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin dan Anggota BKSAP DPR RI Dewi Coryati saat mengikuti Forum PUIC.
serta menahan diri dari tindakan-
tindakan yang provokatif,” tegas anti-Islam baik di depan umum Women, Peace and Security (UNSCR
Gilang. maupun pribadi. 1325), yang sudah diadopsi hampir 23
“Sejalan dengan rekomendasi tahun yang lalu.
Tindakan Provokatif Laporan Pelapor Khusus PBB Dukungan itu disampaikan
Pemicu Islamophobia tentang Kebebasan Beragama Anggota BKSAP DPR RI Dewi Coryati
Anggota BKSAP DPR RI Didi dan Berkeyakinan yang berjudul pada sesi 10th Session of the PUIC
“Melawan Islamofobia/kebencian
Irawadi Syamsuddin mengatakan anti-muslim untuk menghapuskan Conference of Muslim Women
ujaran kebencian berbeda dengan diskriminasi dan intoleransi Parliamentarians, Sidang Umum
kebebasan berkespresi. Apalagi berdasarkan agama atau keyakinan,” PUIC. “Memastikan dan meningkatkan
menjadikan atribut suatu agama tuturnya. partisipasi dan keterwakilan perempuan
sebagai objek dari suatu ujaran Ia mengimbau parlemen merupakan prasyarat bagi perdamaian
kebencian akan sangat sensitif dan yang hadir dalam Forum PUIC dan stabilitas dunia,” tegas Dewi.
provokatif bagi pemeluk agama memastikan pejabat pemerintah Ada suatu penelitian yang
tersebut. “Sangat memprihatinkan jika di semua negara memahami menunjukkan bahwa dengan
pernyataan atau pernyataan tersebut standar dan prinsip HAM. Sehingga, adanya partisipasi perempuan,
juga dibuat oleh politisi negara lain, membuat mereka menyadari bahwa dapat meningkatkan kemungkinan
yang dapat menyebabkan kekerasan, menghasut kebencian agama kesepakatan damai bertahan lebih lama.
kebencian, dan perpecahan di tidak diperbolehkan dalam semua Setidaknya dalam dua tahun sebesar 20
antara warga sipil. Dan lebih jauh keadaan. persen, dan 35 persen bertahan selama
lagi, menciptakan ketidakstabilan 15 tahun.
yang dapat berdampak pada “DPR RI juga menyambut baik kerja
perekonomian,” terang Didi. Partisipasi Perempuan sama dan kolaborasi, berbagi informasi
Baru-baru ini, umat muslim dalam Penyelesaian dan bertukar pikiran, serta memfasilitasi
terhenyak melihat tindakan seorang Konflik kegiatan dan/atau program dengan
politisi Swedia yang membakar Parlemen Indonesia mendukung Parlemen Anggota PUIC. Tentunya
Alquran di depan Kedutaan Besar Turki partisipasi dan keterwakilan upaya tersebut untuk memperkuat dan
di Swedia. Didi berharap, partai politik perempuan dalam resolusi konflik memastikan bahwa perempuan dapat
di semua negara wajib melarang dan proses perdamaian. Hal ini pula berpartisipasi penuh dan memiliki peran
anggotanya menyampaikan komentar yang menjadi harapan Resolusi substantif dalam penyelesaian konflik
atau pernyataan yang menghina dan Dewan Keamanan PBB 1325 on dan proses perdamaian,” pungkasnya.
bksap/mh

TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 59