Page 49 - MAJALAH 226

KUNKER
K OMISI VIII

Embarkasi Padang Pariaman.
Marwan mendorong penyelesaian
pembangunan asrama haji
dipercepat.
“Pembangunan Asrama Haji
Embarkasi Padang Pariaman kita
lihat masih banyak sarana dan
prasarananya yang belum ada,
ini harus segera diselesaikan
pembangunannya,” kata Marwan
saat Kunjungan Kerja Reses Ke
Provinsi Sumatra Barat, di Asrama Haji
Embarkasi Padang Pariaman, Rabu
(4/10/2023) lalu.
Lebih lanjut Marwan Dasopang
menyatakan dukungan atas
kelanjutan pembangunan Asrama FOTO:ANDRI/NR
Haji Padang Pariaman sehingga bisa
diselesaikan dan segera berfungsi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman.
Menurutnya, untuk pendanaan
pembangunan tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan hal lainnya yang uangnya dapat dana kelanjutan pembangunan bisa
Surat Berharga Syariah Negara membantu operasional. lebih dari Rp100 miliar.
(SBSN) yang dananya bersumber dari Sejalan dengan itu Anggota DPR Sementara di Provinsi Bali,
Badan Pengelolaan Keuangan Haji RI John Kenedy Azis mengatakan, kunjungqn Kerja reses yang dipimpin
(BPKH). pihaknya terus berupaya agar asrama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah
“Kan itu uang haji, jadi nilai haji tersebut dapat diselesaikan. Pitaloka melakukan kunjungan
manfaatnya dapat dimanfaatkan Meskipun pada 2024 pemerintah lapangan ke Tempat Penitipan
untuk haji kembali,” katanya. Setelah mengalokasikan anggaran Anak Mercy Indonesia dan Yayasan
asrama haji itu selesai dibangun, Rp61,3 miliar untuk melanjutkan Metta Mama Maggha. Dua tempat
kata dia, maka pemerintah dapat pembangunannya melalui dana yang diketahui merupakan tempat
memanfaatkan bangunannya tidak SBSN, namun ia tetap meminta penampungan anak terlantar.
saja untuk jemaah haji, namun juga pemerintah agar pada 2025 besaran Disampaikan Diah, ada sekitar
50 anak terlantar yang masih balita
dan berusia di bawah 3 tahun.
Fenomena ini, lanjut Diah, harus
menjadi perhatian pemerintah,
terutama terkait pencatatan sipil.
Dari hasil tinjauan ini, legislator
F-PDI Perjuangan itu mengatakan
berbagai studi yang ditemukan
akan menjadi referensi yang
berharga mengingat DPR RI sedang
menyusun Rancangan Undang-
Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak
(RUU KIA).
“Perhatian mengenai hak anak,
kewarganegaraan, pengasuhan,
lalu juga pemenuhan akses
kesehatannya itu memang sangat
FOTO: NADHEN/NR relevan bagi kami di Komisi VIII

dengan pembahasan RUU KIA,” kata
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka saat memimpin Kunker Reses Komisi VIII ke Provinsi Bali. Diah. mh, man, ndn/mh

TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 49