Page 51 - MAJALAH 225
P. 51

KUNKER
                                                                                    K OMISI IX






























            FOTO: RUNI/NR



            Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


            Jamsostek guna mencapai target    Runtuwene menemukan kepesertaan   menjadi peserta.
            capaian nasional, yakni delapan   BPJS Ketenagakerjaan sektor informal   “Pemerintah lebih masif lagi
            puluh persen. Hal tersebut menjadi   seperti pelaku UMKM, driver online,   dalam melakukan sosialisasi manfaat
            pekerjaan rumah bersama serta kerja   pedagang pasar, dan lain sebagainya   kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
            keras bagi semua pihak, tanggung   di Yogyakarta masih sangat minim   Berdasarkan data, baru 30% dari total
            jawab pemerintah pusat dan daerah   dari jumlah pekerja informal yang ada.   pekerja formal yang terdata. Minimal
            untuk memenuhi target capaian        Untuk itu, Felly meminta      dua program yang mereka miliki,
            nasional.                         pemerintah daerah memasifkan     yaitu program kecelakaan kerja dan
               Sementara di Provinsi Daerah   sosialisasi tentang kemanfaatan   program kematian. Ini kecil biayanya
            Istimewa Yogyakarta (DIY), Ketua   BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka   akan tetapi kurang sosialisasinya,”
            Komisi IX DPR RI Felly Estelita   mendapatkan perlindungan dengan   katanya, saat pertemuan dengan
                                                                               Bupati Bantul, Jumat (1/9) lalu.
                                                                                  Perlindungan jaminan sosial ini
                                                                               bukan menjadi pekerjaan pemerintah
                                                                               pusat saja, namun juga pemerintah
                                                                               daerah. Dukungan pemerintah
                                                                               daerah berupa penganggaran atau
                                                                               pengalokasian anggaran daerah bagi
                                                                               jaminan sosial pekerja di lingkungan
                                                                               pemerintah daerah, termasuk pekerja
                                                                               rentan.
                                                                                  Kebijakan penganggaran
                                                                               premi jaminan sosial diatur dalam
                                                                               Permendagri RI No.84/2022 tentang
                                                                               Pedoman Penyusunan Anggaran
                                                                               Pendapatan Dan Belanja Daerah
            FOTO: CHASBI/NR                                                    sosial yang dibangun ini diharapkan
                                                                               Tahun Anggaran 2023. Jaminan

                                                                               dapat menekan angka kemiskinan di
            Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat menyerahkan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan secara simbolik usai   daerah.   pun, cas, rni/mh
            pertemuan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul.

                                                                          TH. 2023     EDISI 225     PARLEMENTARIA        51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56