Page 57 - MAJALAH 225

S O R O T A N

terungkap bahwa indeks kualitas
udara di Kalteng sebesar 253. Dari
angka tersebut, setiap orang yang
menghirup berpotensi terjangkit
penyakit jantung, penyakit paru
obstruktif, atau kanker paru.
Dampaknya kini nyata terjadi.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
mengungkapkan dari hasil data
pemantauan di sejumlah puskesmas
dan rumah sakit menunjukkan
terjadi peningkatan kasus infeksi
saluran pernapasan akut (ISPA) di
Jabodetabek selama enam bulan
terakhir. Salah satunya, wilayah
DKI Jakarta bisa mencapai 100 ribu FOTO: ARIEF/NR
kasus/bulan yang terkena ISPA.
Selain itu, selama dua bulan Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.
terakhir, kasus ISPA di Kota
Banjarmasin terdeteksi semakin udara. Sebab, menurutnya, setiap DPR RI, Johan Rosihan, meminta
meningkat menjadi sebanyak 4.351 kementerian/lembaga seperti pemerintah serius mengatasi
orang. Selain kerugian kesehatan, menjalankan kebijakannya sendiri- persoalan itu. Ia merasa, polusi udara
berdasarkan riset IQAir dan sendiri tanpa bersinergi satu sama yang meningkat terus setiap tahun
Greenpeace Asia Tenggara, kerugian lain. membuktikan Pemerintah Indonesia
ekonomi dari polusi udara di Jakarta Kepada Parlementaria, ia belum serius menangani isu tersebut.
diestimasikan sebesar US$2,3 miliar menyampaikan, ada empat poin Hal tersebut terlihat dari belum
atau Rp35,1 triliun dalam setahun kesepakatan terkait penanganan efektifnya penegakan aturan terkait
terakhir. polusi udara. Pertama, Komisi IX DPR penerapan baku mutu udara ambien
Nilai kerugian tersebut dinilai mendesak Kementerian Kesehatan nasional, yang menyebabkan
lebih tinggi dari sejumlah kota lain (Kemenkes) bersama kementerian/ pencemaran lingkungan tinggi dan
di dunia. Polusi udara di Indonesia lembaga lain meningkatkan berimplikasi pada kerusakan jangka
mampu memangkas 1,4 tahun dari koordinasi lintas sektor untuk panjang. “Bagi saya persoalan polusi
usia kehidupan rata-rata penduduk. menangani dampak polusi udara udara ini tidak bisa diselesaikan
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX terhadap kesehatan, khususnya dengan cara instan namun harus
DPR Charles Honoris mewacanakan mendorong pengendalian polusi berkelanjutan dan memerlukan upaya
membentuk Pansus Polusi Udara. udara di sisi hulu dan menyusun masif dari segala pihak. Pemerintah
Upaya ini, jelasnya, krusial guna kebijakan pengendalian polusi udara harus menjadi pelopor untuk menjaga
memperoleh solusi yang tuntas secara terpadu. kelestarian lingkungan hidup dan
dengan melibatkan sejumlah komisi Kedua, Komisi IX DPR meminta menjaga kebersihan kualitas udara,”
di DPR beserta mitra kerja terkait. Kemenkes menguatkan database tegasnya.
“Teman-teman komisi lain setuju, pemantauan kualitas udara. Ketiga, Politisi Fraksi PKS itu meminta
kok, kita bikin pansus biar pemerintah Kemenkes melakukan edukasi pemerintah segera menyiapkan
serius. Karena apa? karena ini dampak polusi udara terhadap regulasi yang mengatur secara
menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Terakhir, Komisi IX DPR komprehensif unsur pencemar yang
kita semua, menyangkut anak cucu meminta Kemenkes mengantisipasi berbahaya dan beracun di udara,
kita,” ujar Charles. Politisi Fraksi PDI penanganan kesehatan masyarakat serta memenuhi hak warga negara
Perjuangan itu menyampaikan, yang terdampak polusi udara melalui atas lingkungan hidup yang bersih
wacana pembentukan pansus pembiayaan fasilitas pelayanan dan sehat. “Sesuai dengan mandat
perlu disampaikan karena polusi kesehatan dan dukungan SDM konstitusi kita bahwa negara harus
udara menyangkut keselamatan kesehatan. menjamin atas hak warga negara atas
bersama. Namun, dirinya melihat kelangsungan hidup yang layak dan
belum ada keseriusan pemerintah Jangan Diam kualitas kehidupan yang baik’,” imbuh
dalam mengatasi persoalan polusi Senada, Anggota Komisi IV Johan. ts/mh

TH. 2023 EDISI 225 PARLEMENTARIA 57