Page 39 - MAJALAH 115
P. 39

dengan tegas mengatakan Pasal 8  terbukti berdampak buruk bagi  atau konsumsi minuman beralko-
            Ayat (1) dari draf RUU ini akan mere-  penggunanya. Masih ingat jatuh-  hol,” ujarnya.
            duksi pasal sebelumnya yaitu Pasal  nya puluhan korban akibat minum
            5,6, dan 7 yang merupakan jantung  minuman keras oplosan?             Muhajir, politisi Partai Amanat
            dari RUU ini, dan dapat menimbul-                                   Nasional,berpandangan produksi
            kan ketidakpastian hukum mengi-     Menurut Djamal, mengonsumsi  dan peredaran minuman beralko-
            ngat Pasal 8 Ayat (1) justru mengikat  minuman beralkohol bisa menim-  hol yang tidak terkontrol bisa punya
            terhadap Pasal 5,6, dan 7.        bulkan efek samping, bukan saja ke-  hubungan dengan kriminalitas. Ke-
                                              pada pelaku tetapi juga kepada ma-  jahatan seringkali dilakukan setelah
              Oleh karena itu, menurut pen-   syarakat. Misalnya gangguan yang  pelaku mengonsumsi minuman
            dapat F-PKS bahwa Pasal 8 Ayat (1)  timbul akibat ulah peminum. Kese-  beralkohol kadar tinggi. Ia menilai
            harus dihapus. “F-PKS mengusulkan  hatan masyarakat, kata dia, perlu  RUU Larangan Minuman Beralkohol
            bunyi Pasal 8 Ayat (1) larangan pada  dijaga melalui regulasi minum an  menjadi jalan keluar terhadap pere-
            Pasal 7 (mengonsumsi) dikecualikan  beralkohol.                     daran produk minuman beralkohol.
            bagi wisatawan asing, kepentingan
            adat, ritual keagamaan, dan tempat                                    Anggota Komisi III DPR Martin
            yang  diizinkan  peraturan  perun-                                  Hutabarat menambahkan, se-
            dang-undangan yang tidak ber-                                       lain bertentangan dengan norma
            tentangan dengan prinsip-prinsip                                    agama, minuman beralkohol ber-
            kesehatan dan agama,” paparnya di                                   tentangan dengan moral bangsa
            gedung DPR dalam Rapat Paripurna,                                   Indonesia. Menurutnya dampak
            Selasa (24/6).                                                      minuman beralkohol tidak saja ke-
                                                                                sehatan jasmani, tetapi psikologis.
              RUU ini mewajibkan kepada nega-                                   Ia mengatakan minuman beralko-
            ra untuk melaksanakan fungsi pe-                                    hol menjadi faktor tingginya angka
            ngawasan larangan minuman ber-                                      kriminalitas. Kondisi itulah yang
            alkohol secara sungguh-sungguh                                      memicu perkelahian, mengganggu
            melalui Tim Terpadu.                                                ketertiban umum, hingga hilangnya
                                                                                tatanan sosial masyarakat.
              Pengawasan minuman beralkohol     Anggota Komisi VI DPR A Muhajir
            mulai dari memproduksi, memasuk-  menambahkan konsumsi minuman        Kendati begitu, minuman beralko-
            kan, menyimpan, mengedarkan,  beralkohol yang berkadar tinggi  hol masih banyak beredar baik me-
            menjual, dan mengonsumsi minum-   sangat berbahaya. Ironisnya, kon-  lalui impor maupun produksi sendi-
            an beralkohol dilaksanakan oleh tim  sumen minuman beralkohol lebih  ri. Minuman beralkohol masih bisa
            terpadu yang dibentuk oleh Peme-  didominasi kalangan muda. Pada-   dijual bebas, sehingga dapat mem-
            rintah dan Pemerintah Daerah.     hal, generasi muda menjadi aset  bahayakan bagi kehidupan manu-
                                              strategis memperbaiki kondisi bang-  sia, khususnya generasi muda. “Di-
              Tim terpadu yang dibentuk Peme-  sa ke depan.                     perparah dengan kondisi lemahnya
            rintah terdiri dari Kementerian Per-                                penegakan hukum terkait dengan
            industrian, Kementerian Perdagan-   Muhajir mencatat, korban me-    produksi, peredaran, dan jual beli-
            gan,  Badan  Pengawas  Obat  dan  ning gal  akibat mengonsumsi  nya,” ujarnya.
            makanan (BPOM), Kepolisian, Kejak-  minum an beralkohol mencapai 18
            saan Agung, dan Perwakilan tokoh  ribu jiwa. Atas dasar itulah Muhajir   Kehati-hatian ?
            agama atau tokoh masyarakat.      prihatin dengan kondisi tersebut.
                                              Terlebih, mayoritas penduduk In-    Sebenarnya, Indonesia sudah pu-
              Anggota Komisi IX DPR (Fraksi  donesia didominasi kalangan mus-   nya sejumlah regulasi terkait. Misal-
            Hanura), Djamal Aziz, berpendapat  lim. “Sangat aneh apabila Indone-  nya, Keputusan Presiden (Keppres)
            proses pembahasan RUU ini perlu  sia menjadi salah satu negara yang  No.3 Tahun 1997 tentang Penga-
            dilanjutkan. Minuman beralkohol  sangat permisif dalam penggunaan  wasan dan Pengendalian Minuman
                                                                                Beralkohol, dan Peraturan Presiden
                     Proses pembahasan RUU ini perlu                            No. 74 Tahun 2013. Ada juga Per-
                                                                                aturan Menteri (Permen) dan Per-
            dilanjutkan. Minuman beralkohol terbukti                            aturan Daerah (Perda) di sejumlah
            berdampak buruk bagi penggunanya. Masih                             tempat. Lagi pula, banyak perusa-
                                                                                haan yang memproduksi minuman
            ingat jatuhnya puluhan korban akibat minum                          berakohol.
            minuman keras oplosan?
                                                                                  Karena itu, Martin meminta pem-
                                                                                bahasan RUU dilakukan dengan


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 115 TH. XLIV, 2014  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44